Menurut Ketua Tim Lulung Lunggana, kesimpulan itu diperoleh setelah Tim menghimpun data di lapangan. Mereka juga meminta keterangan dari Wali Kota Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI, PT Pelindo II, dan ahli waris makam Mbah Priok, serta masukan dari beberapa organisasi masyarakat. Namun Lulung mengaku tim kekurangan data dari kuasa hukum ahli waris makam dan kepolisian.
Lulung menjelaskan, indikasi pembiaran oleh polisi dirumuskan berdasarkan jalin komando pengamanan saat kerusuhan terjadi. Saat peristiwa, jumlah massa di tempat kejadian mencapai sekitar 3.000 orang. Dalam kondisi rusuh dan darurat, "Seharusnya Satpol PP ditarik mundur, dan polisi yang maju," kata Wakil Ketua DPRD DKI tersebut.
Polisi, kata Lulung, harus membuat brigade dan bernegosiasi (dengan massa). Polisi juga harus menambah personel. Hal itulah yang tak ditemukan Tim. "Analisis kami, diduga ada pembiaran dari pihak keamanan."
S. Andyka, salah satu anggota TPF, menambahkan, saat kerusuhan, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono sebenarnya sudah meminta Kepala Polres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengajukan permintaan personel ke Tentara Nasional Indonesia. Kepala Polres KP3 lantas menghubungi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Wahyono. "Tapi saat itu Kapolda bilang situasinya masih kondusif dan aman. Padahal kondisi saat itu bukan lagi sekadar penertiban, tapi sudah kerusuhan," kata Andyka.
Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, membantah kabar bahwa polisi meninggalkan Satpol PP pada saat kerusuhan terjadi. "Itu pernyataan spontan yang tergesa-gesa. Posisi polisi tidak jauh dari pintu makam tempat terjadinya bentrok," katanya.
Menurut dia, polisi telah menurunkan total 650 personel, yakni 250 personel dari Direktorat Perairan Polda Metro Jaya, 200 personel Samapta Polda, dan 200 personel Brimob. Evakuasi anggota Satpol PP juga dilakukan dengan menggunakan 12 perahu polisi air.
ISMA SAVITRI | VENNIE MELYANI
