Front Oposisi Rakyat (For) Indonesia Sulawesi Selatan yang menghimpun berbagai organisasi buruh di Makassar akan menurunkan sedikitnya 3,000 massa. Dalam aksinya, para buruh mengusung tujuh tuntutan yang akan disuarakan kepada pemerintah dan pemilik perusahaan.
Juru Bicara For Indonesia Sulsel Muchtar Guntur mengatakan ketujuh tuntutan itu adalah, menolak pemutusan hubungan kerja, menghapus sistem kontrak dan kerja outsourcing, menolak upah murah, melawan pemberangngusan buruh.
"Kami juga menolak rencana revisi Undang-Undang 13 Tahun 2003, menciptakan industri nasional di bawah kontrol rakyat pekerja, dan melawan rezim neoliberalisme," ucap Guntur.
Aktivis Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Sulsel ini mengatakan setiap peringatan hari buruh tuntutan itu disuarakan. Hanya saja, beberapa di antaranya belum bisa direalisasikan pemerintah maupun pihak perusahaan.
Akibatnya, nasib buruh belum juga mengalami perubahan mendasar. Salah satu yang menjadi ancaman bagi buruh saat ini adalah rencana pemerintah kembali menghembuskan wacana revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003.
"Jika ini dilakukan maka dengan mudah buruh dapat diberhentikan oleh majikan maupun pimpinan perusahaan. Padahal, kami ingin kepastian kerja agar tetap bertahan hidup," tutur Guntur.
Guntur menepis pergerakan selama ini menuai hasil nihil. Ia mencontohkan rencana revisi Undang-Undang nomor 13 bisa digagalkan dengan derasnya gelombang massa dari kaum buruh.
Titik aksi para buruh nantinya akan dipusatkan di jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan-Barat menyiapkan .2000 personel mengamankan aksi para buruh.
Polisi mendeteksi delapan titik kumpul dan orasi para buruh. Lokasi itu adalah jembatan layang gedung DPRD Sulsel, kantor gubernur, Monumen Pembebasan Irian Barat, Balai Prajurit Jenderal M .J usuf, Kawasan Industri Makassar, Taman Makam Pahlawan Panaikang, dan halaman masjid 45 Makassar.
"Kami akan memediasi para buruh berdialog dengan pemerintah. Dengan cara itu aspirasi mereka dengan cepat bisa didengar pengambil kebijakan," kata Kapolda Sulsel, Inspektur Jenderal Adang Rochjana.
Dialog itu rencananya digelar di Balai Prajurit Jenderal M Jusuf. Di tempat ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan hadir bersama unsur musyawarah pimpinan daerah.
ABDUL RAHMAN
