TEMPO/Amston Probel
Topik
TNI Angkatan Laut Tak Awasi Wilayah Sengketa
TEMPO Interaktif, Makassar - Pangkalan Utama Angkatan Laut VI Makassar diminta fokus pada pengawasan pelanggaran hukum di wilayah perairan. Sebab, intensitas berbagai bentuk pelanggaran sangat marak di wilayah tersebut. "Pangkalan ini tidak mengawasi soal sengketa perbatasn wilayah. Yang menjadi perhatian penuh adalah berbagai kejahatan hukum di laut,"
ujar Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Lakssamana Mudda Among Margono di Makassar, Senin (3/5).
Menurut dia, pencurian ikan, penyelundupan kayu, dan perusakan ekosistem laut sungguh tinggi intensitasnya sehingga butuh perhatian serius dari personel angkatan laut. "Pengamanan harus dilakukan secara konsisten. Bagi nelayan liar ataupun kapal yang melanggar akan diteruskan ke pengadilan," tegas Among.
Upaya yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mobilitas pengawasan, sambung Among, adalah meminta perbantuan dari Pangkalan Utama Marinir di Surabaya. "Lantamal VI masih memiliki banyak fasilitas. Yang kita fokuskan adalah personel yang bertuga di wilayah Pulau Sumatera," ujarnya.
Dia mengakui, beberapa hari lalu pesawat udara maritim Malaysia sempat melintas di atas perairan Indonesia. "Namun mereka melintas di perairan Sebatik, bukan di Karang Unaran. Sejuah ini tidak ada pelanggaran melalui laut," bebernya.
Aktivitas itu disebut Among karena konsistensi pengamanan yang terjaga dengan baik. Operasi setiap saat dilakukan baik melalui laut maupun udara. Di Karang Unaran TNI Angkatan Laut menyiagakan tujuk kapal perang.
ABDUL RAHMAN





