TEMPO Interaktif, Pamekasan - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mendata ulang kelengkapan syarat dan kegiatan ratusan lembaga swadaya masyarakat di kabupaten itu. Ini dilakukan untuk menertibkan sekaligus menekan tingginya jumlah LSM ilegal atau disebut dengan istilah LSM siluman.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Alwalid Ali Syamlan mengatakan pendataan ulang itu penting agar bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada lembaga swadaya masyarakat benar-benar tepat sasaran.
Karena selama ini, kata dia, banyak LSM yang hanya memiliki nama saja, tapi tidak jelas kantor dan kegiatannya. Bahkan Alwalid tidak memungkiri sejumlah LSM diduga kerap melakukan pemerasan kepada masyarakat dan kalangan pejabat. Senjata utamanya adalah setumpuk data terkait suatu pelanggaran. "Jika tidak penuhi mereka akan mengancam melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang. Ini modus umum," katanya, Minggu (16/5).
Alwi belum dapat memastikan berapa jumlah LSM siluman tersebut. Tapi, menurutnya, lewat pendataan ulang ini nantinya akan diketahui LSM mana saja yang memiliki badan hukum dan tertib administrasi. Tak hanya itu, ke depan proses perizinan pembentukan LSM akan diperketat. "LSM yang gak jelas akan dicabut izinnya, karena ada LSM yang anggotanya hanya satu orang," ujarnya.
Ketua Lembaga Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan Heru Budi Prayitno mendukung langkah yang akan dilakukan Bakesbanglinmas tersebut. Sebagai pengelola LSM, dia mengakui ada kecenderungan LSM dijadikan alat oleh sejumlah oknum untuk memeras dan hanya mengambil keuntungan secara material saja.
"Banyaknya juga yang kegiatannya fiktif, tapi mengajukan proposal sampai puluhan juta," tuturnya.
MUSTHOFA BISRI
