Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panja Perpajakan Curiga Dirut Asian Agri Cuma Boneka  

image-gnews
Dua polisi menyita dokumen Asian Agri grup terkait dugaan penggelapan pajak di kantor Asian Agri di Jalan Teluk Betung, Jakarta (16/9). (Tempo/Metta Dharmasaputra)
Dua polisi menyita dokumen Asian Agri grup terkait dugaan penggelapan pajak di kantor Asian Agri di Jalan Teluk Betung, Jakarta (16/9). (Tempo/Metta Dharmasaputra)
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Panitia Kerja Perpajakan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat curiga Direktur Utama Asian Agri Semion Tarigan sebagai direktur utama boneka dan bukan direktur utama yang sebenarnya. Kecurigaan itu sempat terlontar dari Ketua Panja Perpajakan Melchias Markus Mekeng saat membuka rapat dengar pendapat, Senin (31/5).

Itu bermula, saat Semion Tarigan tidak tahu apakah laporan keuangan Asian Agri pada 2002-2005 sudah diaudit akuntan publik. Semion semula menjawab laporan keuangan 2002-2005 belum diaudit karena dokumen-dokumen tersebut sudah disita Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, sesaat kemudian Manajer Perwakilan Asian Agri yang ada di Jakarta Funadi Wongso mengatakan hal yang sebaliknya, laporan keuangan 2002-2005 sudah diaudit.

Dari perbedaan inilah, kemudian Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Edwin Kawilarang mempertanyakan siapa yang sesungguhnya mengambil keputusan di perusahaan Asian Agri ini. "Ini siapa pengambil kebijakannya," katanya.

Atas hal itu, Melchias Mekeng meminta Semion Tarigan sebagai Direktur Utama Asian Agri untuk menjelaskan struktur perusahaan dan siapa direktur dan komisarisnya.

Namun sayangnya, Semion Tarigan tak bisa menjawab bahkan terkesan sama sekali tidak tahu. Semion tidak tahu siapa saja yang menjadi direktur, demikian pula dengan komisaris. Semion hanya tahu ada dua komisaris, komisaris utama Riki Candra dan seorang komisaris bernama Bukit sanjaya.

Semion juga tidak bisa menjawab akta perusahaan pendirian. Semion juga tidak mampu menjelaskan struktur perusahaan yang dia pimpin. "Ini jangan-jangan direktur utama boneka," kata Melchias Mekeng

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat gugupnya Semion Tarigan dalam menjawab perminta, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan terlihat tertawa.

Melchias Mekeng kecewa dengan sikap Semion Tarigan dan Asian Agri yang tidak bisa menyampaikan data-data dan kronologis kasus pajak Asian Agri. "Ini jangan-jangan Asian Agri mau mengaburkan," katanya.

Melchias mengatakan agar Asian Agri tidak memain-mainkan DPR. "Kalau bapak salah, bapak harus bayar ke negara, tapi kalau negara salah negara harus bayar ke Asian Agri," katanya. Hal sama juga diungkap anggota Panja asal Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait yang mengatakan Panja Perpajakan ingin menyelesaikan masalah soal kasus pajak.

Anggota Komisi Keuangan Andi Rahmat bahkan curiga dengan ketidaktahuan Semion Tarigan yang tidak bisa menjawab hal ihwal Asian Agri. "Kalau saya lihat begini, wajar saja Ditjen pajak memeriksa Asian Agri, kalau sikap bapak seperti ini," kata anggota asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

IQBAL MUHTAROM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

1 September 2023

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

Meskipun sama-sama menjadi pemasukan negara, ada 7 perbedaan pajak dan retribusi. Perbedaan ini terletak dari penggunaannya.


Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

28 Februari 2023

Petani tembakau Yogya boikot bayar pajak dan Pemilu. TEMPO/Muh Syaifullah
Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

Setiap warga di sebuah negara modern wajib membayar pajak. Sejak kapan sistem pajak modern ditumbuhkan?


Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

11 Agustus 2022

Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto mendengarkan kesaksian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 5 Februari 2018. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan tiga orang saksi salah satunya Dedi Priyono yang merupakan kakak terpidana korupsi pengadaan e-KTP, Andi Narogong. TEMPO/Imam Sukamto
Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

Berikut beberapa kasus besar yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan justice collaborator.


Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

1 Agustus 2019

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.


Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

27 Juli 2018

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.


Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

30 Januari 2018

Direktur OnlinePajak, Charles Guinot, dan CEO Sleekr, Suwandi Soh, menandatangani nota kesepahaman di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, 29 Agustus 2017. Kerjasama tersebut berupa integrasi data transaksi keuangan dan data karyawan pengguna Sleekr dengan aplikasi OnlinePajak sehingga dapat dihitung dan dilaporkan secara otomatis. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.


Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

10 Oktober 2017

Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut
Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.


Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

8 Januari 2016

Ilustrasi. foxcrawl.com
Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.


Asian Agri Dorong Kemitraan Petani Sawit hingga 2020  

2 Desember 2015

ANTARA/Saptono
Asian Agri Dorong Kemitraan Petani Sawit hingga 2020  

Asian Agri berencana meningkatkan program pembinaan petani swadaya hingga 60.000 hektare melalui skema kemitraan dengan petani swadaya.


Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

3 Agustus 2015

Pegawai Dirjen Pajak mengantre melaksanakan penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) di kantor Dirjen Pajak Jakarta, Jumat (24/2). Sekitar 2.471 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seluruh Indonesia serentak penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui Drop Box  e-Filing, dan sisanya melalui pos atau jasa ekspedisi. Hal tersebut merupakan dalam rangka memberikan teladan untuk segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.