Pemerintah Didesak Pakai Sistem Distribusi BBM Tertutup  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah segera menghentikan wacana pembatasan pengguna bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan roda dua. Dewan juga meminta pemerintah segera menyiapkan rencana kebijakan penerapan sistem distribusi seluruh jenis bahan bakar dan elpiji subsidi secara tertutup agar lebih tepat sasaran.

Hal tersebut terungkap dalam kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi Energi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PT Pertamina (Persero). “Tidak ada lagi wacana pembatasan BBM subsidi. Sesuai dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2006, semua jenis kendaraan pribadi berhak mendapat bahan bakar subsidi,” kata anggota komisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Ismayatun, di Jakarta, Senin (7/6).

Untuk mengatasi pembengkakan biaya subsidi, pemerintah dalam satu bulan ke depan bakal membuat program darurat dan menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. Dalam mengantisipasi kekhawatiran munculnya penyimpangan penyaluran bahan bakar bersubsidi, Komisi Energi mendesak pemerintah menerapkan sistem distribusi tertutup. “Cara yang digagas oleh BPH Migas di Bintan dapat dijadikan contoh sehingga distribusi lebih terkendali.”

BPH Migas saat ini tengah melakukan uji coba program pendistribusian BBM subsidi dengan sistem tertutup lewat kartu fasilitas. Proyek ini dilakukan di pemerintah kota dan pemerintah kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. “Hampir sama seperti smart card yang dulu pernah dicoba, namun sistem ini telah diperbaiki. Diharapkan dengan sistem baru distribusi BBM subsidi tidak salah sasaran,” kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.

Dalam paparannya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi, Evita Herawati Legowo mengklarifikasi pertemuannya dengan Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) beberapa waktu lalu dalam rangka menghimpun data awal sebelum mengusulkan kebijakan pembatasan BBM subsidi. “Kami sedang mengumpulkan data. Kira-kira bahan bakar yang dibutuhkan untuk sepeda motor berapa banyak,” ujarnya.

Evita menambahkan pemerintah tidak akan mengambil keputusan berdasarkan data yang tak akurat. Hingga kini pemerintah masih berkoordinasi dengan pihak terkait, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Gabungan Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor (GAIKINDO), guna menghimpun data yang lebih lengkap dan valid. “Hal ini masih jauh dari keputusan,” katanya.

Pemerintah, menurut Evita, menyambut baik usulan dari Komisi Energi mengenai diversifikasi dan pemanfaatan bahan bakar lain selain bahan bakar minyak, seperti bahan bakar gas dan bahan bakar nabati. Ia juga menyetujui jika ada kelompok masyarakat yang dikurangi jatah subsidinya, maka mereka harus mendapat substitusi.

MAHARDIKA SATRIA HADI