Kumpulan Lurah Minta Dana Desa Rp 1 Miliar Masuk APBD

TEMPO Interaktif, SEMARANG - Ketua umum Kumpulan Lurah dan Perangkat Desa se Indonesia, Sudir Santoso minta sebaiknya dana  bantuan desa sebesar Rp 1 miliar per desa masuk APBD dan bukan rekening para kepala desa atau pun DPR yang mkengusulkan. "Ini agar  bupati dan walikota tetap bisa ikut mengawasai dan memastikan dana itu tepat sasaran," kata Sudir melalui sambungan telpon, Kamis (10/6).

Sudir juga mengingatkan,  pencairannya juga tidak gelontoran Rp 1 miliar, tapi bertahap.  Selain itu, tiap kota dan kabupaten wajib  menyiapkan pegawai negeri sipil yang menjadi pendamping pengelolaan uang itu.

Menurut dia, jika ada suatu desa yang membutuhkan pembangunan jalan maka desa tersebut harus mengajukan biayanya ke bupati/walikotanya. Kepala daerah itu  kemudian berkoordinasi dengan dinas Bina Marga setempat untuk menyusun grand desainnya.
"Sebab, kepala desa tak mungkin paham pembangunan jalan secara detail, harus ada pendampingnya," kata eks Kepala Desa Gedong Winong, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, ini

Sudir menyebut ada dua pengawas agar bantuan Rp 1 milyar benar-benar tepat sasaran, yakni pengawasan dari kabupaten/kota dan aparat penegak hukum serta pengawasan dari masyarakat langsung."Kalau tiba-tiba ada kepala desa membawa mobil maka masyarakat akan langsung curiga," kata Sudir.

Parade Nusantara sangat mendukung usulan pemberian dana desa sebesar Rp 1 miliar per desa atau kelurahan dari sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat. Organisasi perkumpulan para kepala dan perangkat desa se-Indonesia ini sudah lama mengharapkan agar ada kucuran dana dari pemerintah ke desa atau kelurahan. "Selama ini anggaran untuk desa selalu dimarjinalkan. Jika ada usulan desa dapat Rp 1 milyar maka itu harus harga mati," kata Sudir Santoso.

Ia menyatakan tahun lalu dari sekitar Rp 1.000 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17 triliun untuk sekitar 71 desa yang ada di Indonesia. "Masa desa hanya diberi 1,3 persen," kata dia. Padahal,78 persen penduduk di Indonesia selama ini masih tinggal di desa.

Sudir membantah jika ada yang menilai para aparat desa tidak siap mengelola uang Rp 1 milyar untuk desanya. Menurut Sudir, jika ada yang menganggap seperti itu maka itu hanya subyektifitas semata. Sebab, saat ini sudah banyak sekali para aparat desa yang berpendidikan S1 maupun S2.

ROFIUDDIN