Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cina Wanti-wanti Lembaga Investasi Daerah

image-gnews
AP Photo/Ng Han Guan
AP Photo/Ng Han Guan
Iklan
TEMPO Interaktif, Beijing - Pemerintah Republik Rakyat Cina mendesak pemerintah daerah untuk mengelola lembaga investasi mereka lebih baik di tengah kekhawatiran pinjaman mereka--diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat--bisa menimbulkan masalah bagi perbankan Cina.

Dewan Negara, badan eksekutif tertinggi dalam pemerintah Cina, juga mengarahkan perbankan untuk mengontrol pinjaman kepada badan-badan pemerintah daerah tersebut dengan menargetkan kredit pada proyek-proyek khusus, dan pemantauan proses penggunaan kredit itu.

Bank-bank di Cina lolos dari gejolak terkait kredit perumahan yang melanda lembaga keuangan Barat dan memicu penurunan ekonomi global. Namun analis memperingatkan ledakan pinjaman yang didorong oleh pengeluaran stimulus pemerintah bisa membebani peminjam dengan gunungan kredit macet.

Mei lalu, Dewan Negara memerintahkan peninjauan terhadap lembaga investasi setelah Bank Dunia dan bank sentral memperingatkan tentang tingkat utang dan mengatakan bank bisa menghadapi kerugian jika lembaga tersebut tidak dapat melunasi utang mereka. Lembaga-lembaga itu berinvestasi dalam real estate dan infrastruktur sebagai bagian dari pengeluaran stimulus pemerintah Beijing.

"Ada beberapa masalah yang terjadi yang memerlukan perhatian tinggi," kata sebuah pernyataan pemerintah akhir pekan lalu, yang diunggah di situs Dewan Negara, Ahad (13/6).

Media Cina mengatakan lembaga investasi pemerintah berutang 6 triliun yuan atau US$ 880 miliar kepada bank-bank negara. Peneliti Amerika Serikat, Victor Shih dari Northwestern University, memperkirakan total pinjaman pemerintah daerah sepanjang 2004-09 mencapai 12 triliun yuan atau US$ 1.600 miliar.

Dewan Negara mengatakan beberapa bank dan lembaga keuangan memiliki kesadaran risiko yang kurang, sementara lembaga manajemen investasi tidak memiliki kredit yang memadai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah daerah juga telah melanggar peraturan. Mereka tidak diizinkan menggunakan aset milik negara atau pendapatan pemerintah untuk memberikan jaminan, langsung atau tidak langsung, untuk lembaga-lembaga investasi.

Bank-bank negara sudah lama diharapkan untuk menopang perusahaan-perusahaan pemerintah, meminjamkan dana kepada mereka terlepas dari kemampuan untuk membayar. Pemerintah telah menghapuskan sekitar US$ 400 miliar kredit macet di bank-bank negara dalam dekade terakhir.

Pemerintah pusat hanya membayar seperempat dari 4 triliun yuan US$ 586 miliar dalam rencana stimulus. Sisanya berasal dari perusahaan negara dan pinjaman oleh pemerintah tingkat rendah dari bank dalam negeri.

BOBBY CHANDRA | ASSOCIATED PRESS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

22 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.


Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

25 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.


Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

26 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.


Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

27 hari lalu

Utang pemerintah menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.


Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

27 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.


Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

27 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?


Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

27 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

28 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

29 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

Kemenkeu angkat bicara soal utang pemerintah yang mencapai Rp 8.253,09 triliun atau 38,75 persen dari PDB per 31 Januari 2024.


Pemerintah Lelang Surat Utang Negara Rp 24 T, Peminat Nyaris Tiga Kali

30 hari lalu

Surat Utang Negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah. Berikut ulasannya. Foto: Canva
Pemerintah Lelang Surat Utang Negara Rp 24 T, Peminat Nyaris Tiga Kali

Total minat lelang Surat Utang Negara pada 27 Februari 2024 mencapai Rp 61,04 triliun. Minat investor meningkat dibandingkan lelang sebelumnya yang hanya Rp 52,63 triliun.