Para Gubernur Sepakat Berdayakan Perempuan dan Anak  

TEMPO Interaktif, Bekasi - Sebanyak 33 gubernur dan wakil gubernur menandatangani nota kesepakatan pemberdayaan perempuan dan perlinduangan anak di wilayah masing-masing.

Para kepala daerah itu berkomitmen mempercepat pencapaian terget pemberdayaan perempuan, periode 2010-2014. Targetnya antara lain, mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan anak, tenaga kerja wanita bermasalah, peran politik di pusat sampai daera, dan mengurangi angka kematian pada ibu melahirkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, mengatakan kesepakatan yang dilakukan para kepala daerah merupakan langkah bagus. "Kesepakatan ini merupakan langkah strategis, antar daerah bisa sinergi dalam program pemberdayaan perempuan," kata Linda seusai membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Hotel Horison Bekasi hari ini.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mendukung langkah 33 kepala daerah menandatangani nota kesepakatan pemberdayaan perempuan dan anak. Menurut Agung, masalah-masalah negatif yang menimpa perempuan dan anak harus terus dikurangi, seperti angka kematian pada ibu melahirkan yang mencapai 228 dari 100 ribu ibu melahirkan dan peran perempuan dalam sistim politik baru 18 persen, serta sekitar 40,8 persen anak tak memiliki akta kelahiran.

Hamluddin