TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mentargetkan akan menyelesaikan pembentukan otoritas jembatan Selat Sunda dalam enam bulan. Namun, sampai saat ini belum diputuskan tugas badan otoritas yang akan menjadi agen pemerintah.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, pemerintah akan menentukan tugas badan otoritas dalam rapat koordinasi selanjutnya. "Itu yang akan dipaparkan," kata Hatta usai rapat koordinasi Jembatan Selat Sunda dengan menteri terkait, Gubernur Banten, dan Gubernur Lampung di kantornya hari ini.
Menurut dia, pemerintah ingin pembentukan badan yang diatur melalui Peraturan Presiden memiliki dasar hukum yang kuat.
Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu, pemerintah mendengarkan masukan dari Gubernur Banten dan Lampung. Dalam rapat selanjutnya, pemerintah akan mendengarkan paparan teknis dari tiga tim kelompok kerja. "Kami bertekad ground breaking akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2014. Syukur-syukur lebih cepat lebih baik," ucapnya.
Studi awal pembangunan jembatan antar pulau ini telah dilakukan oleh Artagraha Grup. Jembatan yang membentang 75 meter dari atas permukaan laut itu akan dirancang tahan gempa hingga 9 skala Richter. Biaya pembangunan diprediksi sebesar US$ 10-15 miliar.
Hatta mengakui jembatan Selat Sunda tak layak secara finansial, tapi layak ekonomi. Karena itu, pemerintah akan menjadikan jembatan sebagai jalan bebas hambatan dan membangun kawasan industri strategis di sekitar wilayah jembatan untuk mengembalikan investasi.
RIEKA RAHADIANA | IQBAL MUHTAROM | ADISTI DINI INDRESWARI
