TEMPO Interaktif, Surabaya - Kecuali Fraksi Partai Demokrat, fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur ramai-ramai mengkritik kebijkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo setahun terakhir.
Kritikan mereka sampaikan dalam pendapat akhir penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2009 di gedung DPRD Jawa Timur, Senin (21/6) siang.
Fraksi Kebangkitan Bangsa misalnya, melalui juru bicaranya Badrut Tamam menegaskan apa yang dilakukan Gubernur Jatim selama setahun terakhir banyak yang hanya slogan tanpa disertai kegiatan yang riil dan bermanfaat. "Pendidikan gratis di beberapa kota/kabupaten dengan syaring antara Provinsi 60 persen dan kota atau kabupaten 40 persen ternyata dilapangan membingungkan," kata Badrut.
Apalagi, pencairan anggaran untuk program ini juga seringkali tidak tepat waktu sehingga pendidikan gratis hanya sebatas slogan karena fakta dilapangan peserta didik tetap dikenai biaya pendidikan. Karenanya, Fraksi PKB mendesak Gubernur segera merevisi dan memperjelas program tersebut.
Tak hanya itu, di bidang kesehatan, meski kondisi kesehatan masyarakat terjadi peningkatan, tapi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap saja rendah. Ini bisa dilihat dari total 1,4 juta warga miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan Daerah ternyata hanya 20 persen yang menggunakan fasilitas ini.
Begitupun masalah infrastruktur, bencana banjir yang masih saja melanda kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo dinilai sebagai satu bagian kegagalan Gubernur Jawa Timur.
Hal yang sama diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sutrisno. Menurut dia, hampir seluruh program yang dibuat gubernur selalu tidak memiliki ukuran yang jelas. Sehingga banyak dari program yang mengambang dan tak jelas kinerjanya.
"Harusnya ada patokan jelas, targetnya apa, berapa bulan atau tahun program ini harus selesai, tapi ini banyak yang tidak jelas ukurannya," kata Sutrisno.
Fraksi Gerindra juga menyindir tak berjalannya beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Jawa Timur. Dari 11 BUMD yang dimiliki, tercatat hanya dua BUMD yang mampu menghasilkan laba yaitu PT Bank Jatim serta PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim.
Sedangkan sisanya semisal PT Jatim Invesment Management (JIM), kemudian PT Petrogas Jatim Utama (PJU), PT Panca Wira Usaha (PWU) selalu merugi. "Sejak awal hanya dua BUMD yang untung, selebihnya sangat lemah," kata Sutrisno. Karennya, Fraksi Gerindra mendesak Gubernur segera memperbaiki management sistem pengelolaan BUMD yang dimilikinya.
Berbagai kritikan juga dilontarkan Fraksi PAN, Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi, Fraksi Partai Golkar, serta Fraksi PDIP. Tercatat hanya Fraksi Demokrat yang memuja-muji kinerja Gubernur.
"Apa yang dilakukan gubernur adalah langkah yang perlu diapresiasi Fraksi Demokrat yang secara politik adalah partai pengusung Gubernur," kata Kadri Kusuma, juru bicara Fraksi Demokrat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Rasiyo menilai wajar kritikan ini. "Biasa saja, yang penting kita telah berbuat maksimal dengan program yang menurut kami sangat tepat sasaran," kata Rasiyo.
Program tetap sasaran ini menurut dia bisa dilihat dari semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia yang di Jawa Timur saat ini naik menjadi 70,98 persen dari data tahun sebelumnya yang hanya 70,38 persen. Tak hanya itu, indeks kesehatan juga naik menjadi 73 persen, angka melek huruf juga meningkat dari 87,32 persen menjadi 88,53 persen.
Rohman Taufiq
