Pencairan Anggaran Coblos Ulang Pilkada Surabaya Molor  

TEMPO Interaktif, Surabaya akarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Eko Waluyo Swardyono mengatakan pencairan anggaran untuk coblos dan hitung ulang Pemilihan Wali Kota Surabaya 2010-2015 molor. "Sampai saat ini anggaran tak kunjung jelas kapan cairnya," kata Eko pada Jumat (16/7).

Karena ketidakjelasan ini, ia khawatir KPU Surabaya tidak bisa menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi. Padahal MK memberikan waktu kepada KPU Surabaya selama 60 hari sejak 30 Juni lalu untuk melaporkan hasil coblos ulang dan hitung ulang.

Eko menerangkan anggaran coblos dan hitung ulang harus menggunakan anggaran khusus. Bukan sisa anggaran pada Pemilihan Wali Kota 2 Juni lalu ataupun anggaran pada putaran kedua. Anggaran harus diambil dari kas Pemkot Surabaya.

Ia mengatakan dibutuhkan payung hukum yang dikeluarkan Pemkot Surabaya. Payung hukum ini selain mengatur dari mana anggaran coblos ulang berasal, juga mengatur perjanjian hibah dari pemkot ke KPU Surabaya yang disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. "Sayangnya hingga saat ini kami belum mengantongi payung hukumnya," ujar Eko.

Bahkan KPU Surabaya, dia melanjutkan, belum pernah bertemu dengan anggota DPRD Surabaya untuk membahas hal ini. Padahal KPU Surabaya telah beberapa kali melayangkan surat ke DPRD setempat untuk bisa bertemu.

Masalah ketidakjelasan ini lanjut dia berdampak terhadap penetapan tahapan coblos ulang yang ikut molor. "Kami inginnya cepat dilaksanakan, tapi karena Pemkot dan KPU belum ada kesepakatan tentang anggaran kami harus menunggu," tuturnya.

Menurut dia, tidak ada kendala tentang hal teknis selain masalah anggaran. KPU Surabaya telah mendapat surat edaran dari KPU Pusat tentang garis besar coblos ulang dan hitung ulang serta telah berkonsultasi dengan MK.

Eko berharap pelaksanaan coblos dan hitung ulang mendapat dukungan maksimal dari DPRD dan Pemkot setempat. "Tanpa mempedulikan situasi politik di Surabaya saat ini, yang penting masalah anggaran harus jelas," harapnya.

Ketua Desk Pilwali Surabaya, Soemarno mengatakan saat ini sedang berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri terkait masalah anggaran. Ia berharap KPU Surabaya menyiapkan berbagai skenario jika anggaran molor dicairkan. "Tapi kami yakin segera dapat jawaban dari pusat," imbuhnya.

DINI MAWUNTYAS