Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Infotainmen Diminta Ikuti Kaidah Jurnalistik  

image-gnews
TEMPO/Prih Prawesti
TEMPO/Prih Prawesti
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Imam Wahyudi berpendapat, tayangan infotainmen seharusnya dilihat berdasarkan substansinya saja. "Kalau liputan mengenai artis, sepanjang untuk kepentingan umum, bukan rasa ingin tahu masalah pribadi, maka itu produk jurnalistik," kata Imam kepada Tempo kemarin.

Dia mencontohkan kasus bocornya video porno yang diduga diperankan selebritas. Menurut Imam, berita mengenai bocornya video itu merupakan karya jurnalistik karena bisa terjadi kepada semua orang dan mengancam ruang pribadi seseorang.

Tapi membahas bagaimana perasaan keluarga sang selebritas sama sekali bukan karya jurnalistik, karena tidak berkaitan dengan substansi sebenarnya. "Bagaimana mengolah tulisan dan gambar adalah pesan. Pesan itu tetap harus patuh terhadap etika jurnalistik yang jujur dan tidak memihak," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa jurnalis televisi justru harus lebih berhati-hati ketimbang jurnalis media cetak. Sebab, televisi adalah media audio visual, maka harus lebih tinggi dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Imam tidak mau terjebak dalam perdebatan terminologi soal tayangan infotainmen, meski Komisi Penyiaran Indonesia sebelumnya menyatakan tayangan infotainmen dan reality show tengah dikategorikan sebagai tayangan nonfaktual.

Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Karni Ilyas menegaskan, pekerja infotainmen merupakan wartawan karena sama-sama mewartakan dan menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. "Nonfaktual bagaimana? Misalnya pada Anang dan Krisdayanti cerai, itu kan faktual," kata Karni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, jika mau menghukum tayangan infotainmen, seharusnya dilihat kaidah jurnalistik seperti apa yang disusun. "Bukan menentukan faktual atau tidak," ujarnya.

Karena itu, ia menyerahkan kepada Dewan Pers untuk menilai apakah tayangan infotainmen dalam pemberitaannya sudah memenuhi kaidah jurnalistik ideal atau belum. "Saya kan sudah mengangkat Dewan Pers. Jadi biar Dewan Pers yang menentukan apakah infotainmen memenuhi kaidah jurnalistik atau tidak," tutur Karni.

RENNY FITRIA SARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

25 April 2017

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin
Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

Dalam tulisan Allan Nairn, Fadli Zon disebut terlibat dalam upaya makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.


Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

25 April 2017

Hary Tanoesoedibjo. TEMPO/Imam Sukamto
Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

Pelaporan Hari Tanoe bermula dari tulisan Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn.


Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

24 April 2017

Dewan Pers. Foto: dewanpers.or.id
Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

Sapto berujar, pihaknya akan menunggu mekanisme yang diterapkan Dewan Pers saat menerima pengaduan.


Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

11 Juni 2016

Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar acara buka bersama di kediamannya, Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. Isu Ekonomi dan Hukum menjadi bahasan SBY pada acara ini. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa tercengang melihat perubahan pers saat ini.


Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

14 April 2016

Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas
Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."


Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

9 Februari 2016

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah
Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

Presiden Joko Widodo meminta pers patuh terhadap kode etik jurnalistik, terutama media online.


Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

9 Februari 2016

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?


Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

21 Januari 2016

Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

Kepentingan pemilik media di industri pers dinilai mempengaruhi pemberitaan, mirip seperti Berlusconi di Italia.


Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

20 Januari 2016

Ilustrasi: TEMPO/Machfoed Gembong
Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

Ada fenomena sejumlah pemilik media membentuk partai politik.


Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

2 November 2015

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam Rapat Kerja Pansus Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

Menurut Rizal Ramli, sudah waktunya pers menjadi bagian dari transformasi bangsa, jangan sibuk dengan bisnis pencitraan.