Darmin Nasution Akan Dicecar soal Otoritas Jasa Keuangan  

TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Andi Rahmat mengatakan, calon gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution akan dicecar pertanyaan soal otoritas jasa keuangan (OJK) dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar besok. 

"Apakah punya konsen atas tren ekonomi dunia yang melakukan overhaul terhadap sistem keuangan dunia yang terlalu free market liberalism," kata Andi saat ditemui menjelang rapat paripurna DPR di gedung DPR  hari ini.

Andi mengatakan,  untuk mengetahui perspektif Darmin Nasution tentang sistem keuangan dunia adalah pada pembahasan Rancangan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK). "Itu wujud yang paling nyata untuk membedakan, apakah masih menganut Konsensus Washington dan free market," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Menurut Andi,  dalam draf RUU OJK yang disampaikan pemerintah terlihat sangat pro liberalisme sektor keuangan. Sektor keuangan dalam draf itu, kata Andi, dilepaskan begitu saja ke swasta tanpa ada kontrol. "Pak Darmin berperan dalam draf tersebut," ujarnya.

Meski pada pekan lalu pemerintah mengajukan beberapa perubahan dalam draf RUU OJK yang baru, Andi ingin memastikan apakah Darmin Nasution masih bersikap pro liberalisme seperti yang ada dalam draf sbelumnya. "Kita mau lihat konsep Pak Darmin apakah sama dengan darf RUU yang lama," katanya.

Andi mengatakan, dalam draf RUU OJK yang baru yang disampaikan pemerintah sepekan lalu, ada beberapa perubahan terkait mekanisme audit olek Badan Pemeriksa Keuangan. "Dalam draf yang lama sama sekali tidak ada proses audit," katanya.

Adapun dalam draf yang lama, kata Andi mekanisme diserahkan pada pasar. "Tapi nafasnya masih sama dengan sistem ekonomi keuangan yang kolaps di Amerika. Padahal itu yang mau kita koreksi," katanya.

IQBAL MUHTAROM