Hary Ajak Tutut Duduk Bersama Bahas TPI  

"Kalau masalah hukum, masing-masing punya argumen, karena itu harus dibahas bersama dalam satu meja," kata kuasa hukum Hary, Andi F. Simangunsong dalam diskusi mengenai "Kepemilikan TPI" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/7). 

Menurut Andi, Hary sudah mengatakan siap untuk bertemu, namun Tutut hanya bersedia hadir dengan persyaratan. "Susah kalau sebelum ketemu sudah banyak syarat. Padahal syarat perlu dibahas di atas meja," ujar Andi.

Andi mengatakan pihaknya kini berada "di atas angin" karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mengkonfirmasi bahwa masalah kepemilikan bukan domain pihaknya sehingga surat yang diterbitkan oleh Pelaksana Harian Direktur Perdata Kemkumham tidak berarti menyerahkan kepemilikan kepada Tutut.

Surat tertanggal 8 Juni 2010 ini dijadikan rujukan pihak Tutut untuk mengklaim kepemilikan. Pihak Tutut menyebutkan isi surat ini adalah pembatalan surat tertanggal 21 Maret 2005 yang diterbitkan Inspektur Jenderal atas nama Menteri Hukum dan HAM mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TPI.

Selain itu, Andi mengatakan pihak Hary berada "di atas angin" juga karena aset fisik TPI masih dikuasainya. "Kami yang di atas angin saja terbuka untuk ketemu," katanya.

Sementara, kuasa hukum Tutut, Harry Ponto menyatakan kliennya bersedia bertemu Hary Tanoesoedibjo jika agenda pertemuannya jelas. "Tidak tertutup kemungkinan untuk ketemu, tapi termnya harus jelas, takutnya nanti dipelintir," ujarnya yang hadir di acara yang sama.

Pertemuan kedua pihak ini juga didukung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo. "Kalau sudah bertemu, selesai masalah ini," katanya. Bambang mendesak masalah ini segera diselesaikan agar nasib ribuan karyawan tidak terluntang-lantung.