DPR: Hentikan Sekarang Proyek Reklamasi Pantai Jakarta  

TEMPO Interaktif, Jakarta — Desakan penghentian proyek reklamasi pantai Jakarta kembali bergulir. Arus penolakan kali ini muncul dalam Rapat Dengar Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat RI. “Hentikan sekarang juga,” tegas anggota Komisi Lingkungan DPR Fardan Fauzan dalam Rapat Dengar Pendapat (27/7).

Menurut Fardan, proyek reklamasi berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan bagi keberlangsungan lingkungan hidup. “Proyek tersebut juga akan menimbulkan gangguan bagi pembangkit listrik PLTU Muara Karang,” ujarnya.

Desakan juga datang dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon. “Sudahlah, saya kira pemerintah pusat dan DKI Jakarta harus sadar akibat yang akan ditimbulkan bagi masyarakat. Jangan lagi mengedepankan kepentingan bisnis,” kata dia.

Kekhawatiran dampak reklamasi juga dinyatakan oleh Direktur Jenderal Migas, Evita Legowo. Menurut dia, proyek tersebut berpotensi merusak saluran pipa gas dan BBM yang berada di sepanjang pantai utara. “Saluran yang ada tidak didisain untuk menahan tekanan yang ekstrem,” ujarnya.

Tidak hanya itu, proyek reklamasi juga dinilai menganggu PLTU Muara Karang. Sebab, kata Evita, selama ini air laut di sepanjang pantura dimanfaatkan sebagai sumber pendingin PLTU. “Kalau dihambat ada gangguan terhadap sirkulasi,” jelasnya.

Rencana reklamasi saat ini tengah dikaji pemerintah DKI Jakarta. Proyek yang ditangani oleh enam pengembang swasta itu rencananya akan membentuk pulau-pulau baru di sepanjang pantai Utara Jakarta untuk keperluan hunian dan komersial.

Proyek tersebut sempat dihentikan setelah Kementerian Lingkungan Hidup membatalkan kajian Amdal pada 2003. Atas putusan tersebut, ke enam pengembang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usah Negara. Namun gugatan mereka kandas di tingkat kasasi.

Meski terus menuai penolakan, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tampaknya bersikap untuk terus mempertahankan proyek tersebut. Ia yakin proyek reklamasi mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian kota. “Coba lihat negara-negara lain seperti Singapura,” ujarnya.

Bahkan, kata Fauzi, keberadaan pulau buatan diyakini mampu mengendalikan banjir dan meminimalkan potensi abrasi air laut. “Proyek ini juga diharapkan dapat ikut mengatasi problem banjir yang diakibatkan rob (arus pasang air laut),” katanya.

RIKY FERDIANTO