Lembaga Keuangan Perubahan Iklim Dibentuk Oktober Nanti

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah segera membentuk lembaga keuangan untuk menampung, menyalurkan, dan mengawasi pemanfaatan dana perubahan iklim.  “Lembaga Keuangan akan dibentuk, sebelum bulan Oktober ini sudah harus selesai,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa  usai rapat koordinasi perubahan iklim di kantornya hari ini.

Hatta menjelaskan, pembentukan lembaga ini akan bekerja sama dengan lima bank. "Diantaranya Bank Mandiri, lainnya saya belum bisa sebutkan sekarang,” ujarnya.

Menurut Hatta, lembaga keuangan ini nantinya akan dipimpin oleh Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan(UKP4),Kuntoro Mangkusubroto. Tim pembentukan lembaga keuangan ini juga sudah dibuat. 

Lembaga keuangan ini nantinya menjadi pengelola dana hibah perubahan iklim seperti yang dimuat dalam letter of intent (LoI) yang sudah ditandangani dengan Pemerintah Norwegia sebesar US$ 1 miliar. "Dan itu tidak hanya menyangkut Norwegia saja tapi juga negara lain yang akan melakukan pemberian donor atau hibah terkait perubahan iklim,” jelas Hatta.

Oleh karena itu, Hatta mengungkapkan, pemerintah  segera membuat Per aturan Presiden mengenai rencana aksi nasional Penanggulangan perubahan iklim.

Mengenai perjanjian dengan Norwegia, menurut Hatta  sudah mencapai beberapa kemajuan. Ia menjanjikan akan segera membentuk lembaga Monitoring Reporting Verification (MRV) untuk mengukur berapa besar pengurangan emisi karbon yang dihasilkan dari program mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reduction emissions from deforestation and degradation/REDD+). “MRV-nya akan segera dibentuk, kita membutuhkan itu untuk mengukur berapa pengurangan emisi karbonnya,” ucap Hatta.

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menjelaskan,  pihaknya sudah menyetujui pencalonan lima provinsi untuk menjadi pilot project sesuai isi  LoI dengan  Norwegia. “Lima daerah itu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Papua,” ujarnya. Ia mengangkapkan bahwa nantinya hanya akan ada satu daerah yang dijadikan pilot project . “Yang memutuskan nanti presiden,” jelas Zulkifli.

FEBRIYAN