TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta Nawawi mengusulkan agar tidak hanya sekolah negeri yang digratiskan oleh Pemda DKI Jakarta, sekolah swasta yang siswanya masuk dalam ekonomi rendah juga digratiskan.
"Tidak bisa dipungkiri dalam sekolah negeri memang banyak siswa yang orangtuanya lebih mampu dari orangtua siswa sekolah swasta," ujar Nawawi dikantornya kepada Tempo hari ini (3/8).
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat lain yaitu Abdul Rochim yang menyatakan madrasah juga perlu dijadikan sekolah gratis. "Selebihnya memang sama dengan Pak Nawawi," ujar Abdul.
Namun Nawawi mengakui permintaan penambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 1,13 trilun pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010 belum bisa dibuatkan target berapa kira-kira penambahan sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama untuk tahun ini.
"Penggunaan penambahan anggaran tersebut prioritasnya adalah mengadakan beasiswa untuk yang rawan putus sekolah, pelatihan guru, dan kemudian pembuatan sarana dan prasarana pendidikan," kata Nawawi.
Nawawi pun menambahkan bahwa jika seluruh sekolah di Jakarta dijadikan sekolah gratis dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum maka akan memakan dana mencapai Rp 10 triliun. "Itu akan sangat berat buat anggaran", kata Nawawi.
Sedangkan menurut Anggota Komisi Keuangan Ahmad Husin Alaydrus yang terpenting untuk mengajukkan tambahan dana pendidikan adalah staf sekolah yang yang menangani tambahan anggaran tersebut berjiwa bersih. "Berapapun dana yang diminta untuk pendidikan tetap tidak akan berpengaruh besar jika ditangani secara tidak bersih dan masih ada pungutan liar disana-sini," ujar Husin.
RENNY FITRIA SARI
