Tagih Tunjangan Profesi, Ratusan Guru di Surabaya Unjuk Rasa

TEMPO Interaktif, Surabaya - Ratusan guru di Surabaya menggelar unjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jumat (6/8) siang. Mereka menagih pembayaran tunjangan profesi pendidik (TPP) yang delapan bulan molor dibayarkan.

Masih memakai seragam dinas, ratusan guru yang mayoritas ibu-ibu ini bernyanyi dan membawa poster, yaitu, "Hai Pemkot dan DPRD, guru bukan permainan politik, guru adalah profesional."

Guru Keputran, Muhammad Ismail mengatakan TPP molor dibayar karena jadi kepentingan politik terkait pemilihan wali kota. "Kami jadi korban anggota Dewan. Pembayaran ini dikait-kaitkan dengan pencalonan wali kota," ujarnya.

Ia mengatakan TPP adalah dana yang berasal dari anggaran pusat di mana pembayarannya dikirim melalui kas daerah. "Dari pusat sudah dibayar tapi gak sampai ke kami," ujarnya.

Guru dari Kecamatan Krembangan, Titik, mengatakan pencairan TPP harusnya dilakukan tiga bulan sekali. Namun hingga saat ini pembayaran belum dilakukan. Adapun TPP bagi guru sertifikasi adalah satu kali gaji pokok per bulan dan Rp. 250 ribu per bulan bagi guru yang bersertifikasi.

Sumarto, dari Persatuan Guru Republik Indonesia menegaskan TPP adalah hak guru yang harus dibayar. "Dewan tidak pernah serius membela kepentingan guru," kata Sumarto naik pitam saat menemui perwakilan dewan.

Kepada perwakilan anggota Dewan, Sumarto menolak diajak membahas tentang mutu pendidikan. "Bagaimana bisa bicara mutu, lha hak kami tidak diberikan," ujar menanggapi pernyataan anggota Dewan yang justru mempertanyakan mutu pendidikan. Guru, kata dia, hanya meminta kepastian pembayaran TPP.

Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya telah mengajukan pembayaran TPP di pos Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK). Namun pengajuan ini ditolak oleh dewan dan baru akan dimasukkan dalam alokasi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang rencananya dilakukan pada minggu mendatang. Berkembang issue, DPRD enggan mencairkan TPP sebelum coblos ulang.

Agus Sudarsono, anggota DPRD Surabaya berjanji pembayaran akan dilakukan sebelum Lebaran. "Jadwalnya diatur jangan khawatir," ujarnya. Ia menegaskan Dewan akan melakukan paripurna pada 25 Juli mendatang. "Jadi setelah itu cair," imbuhnya.

Iswanto dari Fraksi Demokrat menegaskan tidak ada maksud untuk menghambat pembayaran TPP yang menjadi hak Dewan. "Pembayaran ini tidak terkait dengan masalah politik," ujarnya. Ia menegaskan sangat peduli guru.

DINI MAWUNTYAS