Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Harus Kirim Nota Protes ke Malaysia  

image-gnews
Tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditahan pemerintah Malaysia. TEMPO/Rumbadi Dalle
Tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditahan pemerintah Malaysia. TEMPO/Rumbadi Dalle
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai Indonesia perlu melayangkan nota protes balik ke Malaysia terkait peristiwa penangkapan  tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia yang sempat ditahan pihak Malaysia. "Nota itu bisa jadi bukti jika  ada Mahkamah Internasional soal perbatasan itu,' ujarnya saat dihubungi oleh TEMPO, Rabu (18/8).

Menurut Hikmahanto,  tidak menguntungkan bagi Indonesia jika memaksakan memohon untuk digelarnya Mahkamah Internasional soal perbatasan wilayah laut dengan Malaysia. Sebab,  Indonesia masih belum banyak bukti. "Lebih baik dibiarkan mengambang terlebih dahulu,' ujarnya.

Pertimbangan untuk mengambangkan persoalan ini, kata Hikmahanto, karena khawatir i kasus Pulau Sipadan dan Ligitan kembali terulang.  Selain itu,  dalam mekanisme Mahkamah Internasional, hal yang tidak terprediksi bisa terjadi, misalnya saja kecurangan atau apapun.

"Pemerintah sebaiknya berbenah dulu soal perbatasan kita,Jika tidak, maju ke mahkamah internasional malah merugikan kita," ujarnya.

Persahabatan dua negara, Indonesia-Malaysia kembali  terusik pasca  penangkapan tiga aparat DKP di wilayah batas laut antara dua negara oleh otoritas keamanan Malaysia. Ketiga aparat ini sebelumnya menangkap tujuh orang nelayan asal Malaysia yang diduga mencuri ikan di wilayah Indonesia. Akhirnya kedua negara bersepakat untuk menukar tahanan, walau itu tidak diakui oleh pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 Andrinof Chaniago dari Universitas Indonesia menyatakan  perlakuan Malaysia sudah mencederai rasa kebangsaan rakyat Indonesia. Jika pemerintah tidak segera merancang solusi untuk kedua belah negara, bukan tidak mungkin akan memancing reaksi individual masyarakat di kedua belah pihak. "Padahal secara politis, kedua negara ini saling membutuhkan," ujarnya.

Andrinof meminta  pemerintah lebih bisa tegas. Sebab ini soal kedaulatan sebuah negara. "Indonesia jangan kehilangan lagi (Seperti Sipadan dan Ligitan)," ujarnya.

SANDY INDRA PRATAMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Letak Geografis dan Astronomis Indonesia Beserta Pengaruhnya

22 Oktober 2022

Pengunjung memotret peta Indonesia wilayah pengembangan strategis dalam pameran infrastruktur dan perumahan untuk rakyat di Parkir Selatan Istora Senayan, Jakarta, 28 November 2015. Pameran tersebut memperingati hari bakti Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tempo/ Aditia Noviansyah
Ini Letak Geografis dan Astronomis Indonesia Beserta Pengaruhnya

Berikut letak geografis dan astronomis Indonesia serta pengaruhnya yang berdampak pada kondisi iklim, zona waktu sampai potensi bencana alam.


Lebanon Akan Klaim Perairan Kaya Gas yang Disengketakan dengan Israel

13 April 2021

Pangkalan pasukan penjaga perdamaian PBB dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Naqoura, dekat perbatasan Lebanon-Israel, Lebanon selatan, 11 November 2020. [REUTERS / Aziz Taher]
Lebanon Akan Klaim Perairan Kaya Gas yang Disengketakan dengan Israel

Perdana menteri sementara Lebanon menandatangani draf dekrit untuk memperluas klaim wilayah perairan kaya gas yang disengketakan dengan Israel.


Bahas Perbatasan Wilayah Darat, Xanana Gusmao Sambangi Wiranto

22 Juli 2019

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, saat menandatangani penyelesaian batas darat (unresolved segments) antara Indonesia dengan Timor Leste, di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama
Bahas Perbatasan Wilayah Darat, Xanana Gusmao Sambangi Wiranto

Perbatasan wilayah yang dibicarakan Indonesia-Timor Leste itu di Noelbesi/ Citarana di Kabupaten Kupang dan di Bijael Sunan Oben, Timor Tengah Utara.


Soal Jalur Tikus di Perbatasan, Wiranto: Banyak Wilayah Ompong

28 Januari 2019

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir alias masih dipertimbangkan. Senin, 21  Januari 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Soal Jalur Tikus di Perbatasan, Wiranto: Banyak Wilayah Ompong

Wiranto mengatakan telah meminta TNI dan Polri agar menempatkan personel untuk mengamankan wilayah perbatasan yang jauh dari permukiman.


Kisah dari Perbatasan, Saat Warga Lebih Mengandalkan Negeri Jiran

4 November 2018

Kehidupan masyarakat di Dusun Gun Tembawang, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Daerah ini merupakan perbatasan RI-Malaysia. TEMPO/Dewi Nurita
Kisah dari Perbatasan, Saat Warga Lebih Mengandalkan Negeri Jiran

Pemerintah dianggap tidak pernah mengacuhkan kehadiran mereka yang tinggal di perbatasan tersebut.


Potret Anak Sekolah di Ujung Barat Tanah Borneo

4 November 2018

Kehidupan TNI di Tapal Batas, dari mengajar sampai membuka jalan di Sanggau, Kalimantan Barat. TEMPO/Dewi Nurita
Potret Anak Sekolah di Ujung Barat Tanah Borneo

Menyaksikan langsung bagaimana anak SD di perbatasan wilayah, Entikong, Kalimantan Barat, belajar di sekolah.


Menilik Kehidupan Prajurit TNI di Tapal Batas

3 November 2018

Kehidupan TNI di Tapal Batas, dari mengajar sampai membuka jalan di Sanggau, Kalimantan Barat. TEMPO/Dewi Nurita
Menilik Kehidupan Prajurit TNI di Tapal Batas

Hidup di tengah-tengah masyarakat perbatasan membuat para prajurit TNI terbiasa menjalani berbagai peran.


4 Tahun Jokowi, Panglima TNI Sebut Pelanggaran di Wilayah Menurun

26 Oktober 2018

Panglima TNI  Marsekal Hadi Tjahjanto, didampingi jajaran TNI, meninjau lokasi bencana terdampak likuifaksi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 19 Oktober 2018. Dalam kunjungannya ke Perumnas Balaroa, Panglima menginstruksikan jajaran TNI untuk menyelesaikan penimbunan dan memperbaiki kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan <i>memorial park</i> pascagempa tsunami disertai likuifaksi pada 28 September lalu. ANTARA FOTO/Dari Fatir
4 Tahun Jokowi, Panglima TNI Sebut Pelanggaran di Wilayah Menurun

Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan jumlah pelanggaran wilayah masih terjadi tetapi angkanya sedikit.


Ditutup 3 Tahun, Perbatasan Wilayah Yordania - Suriah Siap Dibuka

30 September 2018

Dalam foto yang dirilis oleh kantor berita resmi Suriah, SANA, menunjukkan pasukan Suriah berdiri di perbatasan Naseeb dengan Yordania, di provinsi selatan Daraa, Suriah, Sabtu, 7 Juli 2018. Pasukan Suriah menguasai perbatasan Naseeb sehari sebelum serangan selama dua minggu, dan setelah pemberontak mengumumkan mereka telah mencapai kesepakatan dengan mediator Rusia untuk mengakhiri pertempuran di provinsi selatan Daraa dan menyerahkan perbatasan. [SANA via AP]
Ditutup 3 Tahun, Perbatasan Wilayah Yordania - Suriah Siap Dibuka

Perbatasan wilayah Nassib yang memisahkan Suriah - Yordania bakal segera dibuka lagi karena telah direbut dari pemberontak.


Tol Laut Turunkan Ketergantungan dari Produk Malaysia 20 Persen

20 Agustus 2018

12_ekbis_tollaut
Tol Laut Turunkan Ketergantungan dari Produk Malaysia 20 Persen

Ketergantungan warga perbatasan RI dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terhadap produk luar negeri menurun berkat tol laut.