Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPN: Proses Pembebasan Lahan Efektif 246 Hari  

image-gnews
Joyo Winoto. TEMPO/Adri Irianto
Joyo Winoto. TEMPO/Adri Irianto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah memberikan perkiraan 246 hari efektif untuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Tapi terbuka kemungkinan lebih cepat. "Tadi justru diharapkan bisa lebih diperpendek," kataKepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto usai rapat koordinasi RUU Penggunaan Lahan untuk Kepentingan Umum di Kementerian Koordinator Perekonomian hari ini (19/8).

Pemberian batas waktu ini akan membuat semakin efektif proses pembebasan lahan. Dia mengatakan kalau tidak ada kesepakatan pengadaan akan maju ke proses peradilan. Ini berbeda dengan  proses pembebasan yang selama ini berlangsung. “Kalau dulu contohnya kita pernah menentukan lokasi jalan tol pada 1985, sampai sekarang belum ada yang selesai, “ katanya.

Joyo mengatakan,  dalam RUU Penggunaan Lahan, kelembagaan untuk pembebasan lahan ini akan dikonsolidasikan di BPN. Selama ini  ada kesan siapa saja bisa melakukan pengadaaan tanah. “Nah sekarang ini dikonsolidasikan, yang sebagaimana negara-negara lain, pengadaan tanah itu jadi tanggung jawab lembaga pertanahan,” katanya.

Joyo tidak menolak bila dikatakan dalam RUU Pembebasan Lahan,  posisi BPN menentukan terutama bila ada satu dua individu menolak pembebasan lahan.  Dia mengatakan ide dasar RUU ini adalah mekanisme yang dulu tidak tepat  dan tidak efektif sehingga akan disempurnakan. “Nah didalam konteks itu, nanti ada beberapa hal yang harus lahir dari keputusan BPN,” katanya.

Menurut Joyo, nantinya BPN yang akan menentukan proses pembebasan lahan. Adapun instansi sektor akan membuat perencanaan terlebih dulu sekaligus yang membutuhkan lahan akan menetapkan lokasi proyek. Tahapan ini nantinya melibatkan pemerintah daerah. “Setelah itu pengadaan tanah oleh BPN,” katanya.

Tentang mekanisme proses pembebasan lahan ini, akan diberikan penggantian sesuai dengan nilai tanah. "Ini prinsipnya pengadaan tanah yang efektif di negara demokrasi, jadi ada fairness, “ katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pengadaan lahan ini akan dilakukan dengan prosedur yang layak dan penggantian yang tidak merugikan rakyat. Formulanya segera diputuskan,  mana yang paling adil  buat rakyat, tapi tidak memberikan peluang bagi spekulan tanah.

Terkait formula land caping, Hidayat mengatakan hal itu tidak dibicarakan karena sudah dirombak. Land caping, ujarnya,  terjadi karena harganya fluktuatif.  Sedangkan nantinya harga dibuat pasti.

Hidayat mengatakan bila nanti diberi perlindungan hukum dan kepastian harga lahan,  swastanya pun akan berani memebebaskan lahan.


IQBAL MUHTAROM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

5 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

12 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

31 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

37 hari lalu

Annisa Pohan mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024/Foto: Instagram: Annisa Pohan
Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Warga Minta Pemprov DKI Terbitkan SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Muara Angke

12 Desember 2023

Massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) melaksanakan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Selain itu mereka juga menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan beberapa program yang belum selesai pasca perubahan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yaitu, penyelesaian pembangunan Kampung Susun Akuarium, segera buka akses huni Kampung Susun Bayam untuk warga, segera tagih kewajiban penyerahan tanah PT Emticon di Cilincing, Jakarta Utara kepada Pemprov DKI Jakarta, segera terbitkan SK penetapan lokasi konsolidasi tanah di Muara Angke dan lanjutkan program penataan kampung di Jakarta. TEMPO/ Hilman Fathurrahman W
Warga Minta Pemprov DKI Terbitkan SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Muara Angke

SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Muara Angke tersendat, warga pertanyakan tempat tinggal layak yang dijanjikan.


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.