Sekolah di Kota Malang Belum Terima Dana BOSDA

TEMPO Interaktif, MALANG - Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Malang hingga kini belum memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke sekolah-sekolah. Akibatnya, banyak sekolah kekurangan dana operasional pendidikan sehingga menarik pungutan kepada orangtua murid.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemkot Malang Sugiharto, keterlambatan pencairan dana BOSDA yang berasal dari Provinsi Jawa Timur itu akibat terhambat pendataan tentag siswa yang akan mendapatkan bantuan dana. "Belum semua sekolah melakukan pendataan," katanya, Senin (23/8).

Karena belum melakukan pendataan, nota kesepahaman antara Dinas Pendidikan dan sekolah tentang BOSDA belum bisa ditandatangani. Dengan demikian, Dinas Pendidikan belum bisa mencairkan dana tersebut untuk diberikan kepada masing-masing sekolah.

Sugiharto berharap pekan mendatang BOSDA sudah bisa dicairkan. Sebelum BOSDA dicairkan, Dinas Pendidikan akan melakukan sosialisasi tentang penggunaan dana BOSDA kepada seluruh kepala sekolah di Kota Malang.

Dana BOSDA dialokasikan sebesar Rp 5.000 per siswa per bulan untuk siswa SD dan Rp 10.000 per siswa per bulan untuk siswa SMP. Dana BOSDA di Kota Malang berjumlah Rp 9,944 miliar. Dana tersebut akan diberikan kepada 125. 490 siswa SD dan SMP. Perinciannya 85.683 siswa SD dengan nilai Rp 5,14 miliar dan sisanya siswa SMP.

Aliansi Masyarakat Miskin Malang (AMM) melayangkan nota protes terhadap Walikota Malang atas keterlambatan pencairan dana BOSDA. Menurut Koordinator AMM Amrullah, keterlambatan pencairan ini merugikan sekolah karena tak mampu membiayai operasional sekolah. "Karena tak mampu membiayai operasional, banyak sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa," ujarnya.

AMM menuntut agar Pemkot Malang secepatnya mencairkan dana BOSDA sehingga sekolah dapat mewujudkan pendidikan gratis. Jika dalam minggu ini, dana BOSDA belum dicairkan, AMM akan melaporkan Pemkot Malang dan Dinas Pendidikan ke kejaksaan. BIBIN BINTARIADI.