Bappenas: Lima Proyek Public Private Partnership Perlu Disempurnakan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Deputi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan studi kelayakan lima proyek infrastruktur Public Private Partnership perlu disempurnakan.
"Yang lima itu kan belum semua beres masih ada masalah tanah, ada yang masalah penjaminan, ada yang masih masalah dukungan," kata Dedy usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Kamis (2/9).
Dia berharap Menteri Keuangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ikut membantu memfasilitasi misalnya untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang pertanahan.
Tiga hari lalu, lima proyek itu dibahas di kantor Wakil Presiden, yakni proyek air minum Umbalan US$ 200 juta, PLTU 2x1000 Megawatt di Jawa Tengah US$ 3 miliar, jalan tol Medan-Kualanamu US$ 475 juta, jalan kereta api Manggarai-bandara Soekarno Hatta US$ 735 juta, dan pelabuhan tanah Ampau di Bali US$ 30 juta.
Dedy menambahkan, kelima proyek itu efektif baru bisa ditawarkan pada investor akhir tahun ini atau mulai awal tahun depan.
Untuk proyel rel kereta api Bandara Soekarno Hatta menuju Manggarai masih butuh penyempurnaan studi kelayakan atau feasibility study. Alasannya, ada pekerjaan tambahan untuk titik-titik tertentu. "Jalur yang tadinya berada di atas tanah, tapi harus elevated," katanya.
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa Tengah, kata dia, belum mendapat jaminan dari pemerintah jika return of investmentnya tidak sesuai studi kelayakan. Jalan tol Medan-Kualanamu juga terkendala ketersediaan lahan dan silang pendapat dengan pemerintah Cina yang memberikan pinjaman lunak. "Dari pemerintah Cina minta kontraktor ditunjuk langsung, tapi pemeritah keberatan," katanya.
Untuk proyek pelabuhan Tanah Ampo di Bali, Menteri Perhubungan belum menentukan apakah pemerintah daerah atau Kementerian Perhubungan yang menjadi contracting agency. "Saat ini, Kementerian Perhubungan cuma memiliki satuan kerja berupa administrasi pelabuhan di pelabuhan Benoa. Sedangkan, yang mengurusi proyek Tanah Ampo belum ada," katanya.
Proyek saluran air minum di Umbulan, Jawa Timur belum selesai feasibility study dan rencana bisnisnya baru selesai bulan Desember nanti.
EKO ARI WIBOWO
