SBY dan Kuliah Politik Saat Berbuka

TEMPO Interaktif, Jakarta - Buka puasa bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu beda dengan buka bersama biasa. Lazimnya, ustadz yang hadir bakal memberi siraman rohani menjelang maghrib. Tapi dalam buka bersama di kediaman Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Ahad  5 September 2010, Presiden malah memberi kuliah politik.

Wajar saja, sebab tamu undangan dalam acara ini rupanya memang pimpinan partai-partai politik koalisi pendukung pemerintah. Mulai dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, hingga Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan menjadi peserta "kuliah" dadakan itu.

Di antara pimpinan partai koalisi, hanya Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang absen. Wakil Presiden Boediono dan sebagian besar menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua hadir pula.

Tak kurang dari 20 menit Yudhoyono membahas mengenai sistem yang ideal bagi Indonesia.

"Kita mengenal Washington Consensus dan Beijing Consensus," ujar pria berkemeja batik cokelat itu saat berpidato.

Ia lantas menjelaskan, Konsensus Washington, yang mengambil model Amerika Serikat, adalah sistem kapitalisme pasar yang sangat mengutamakan demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia. Sistem ini percaya pada keberadaan "tangan-tangan tak kentara" seperti kata Adam Smith.

Di kutub seberangnya ada Konsensus Beijing, yang meniru model Cina. Di sana, kapitalisme dipegang oleh negara dengan sistem yang otoriter. Stabilitas dan keteraturan diutamakan, sementara kebebasan ditekan demi menghindari kegoncangan.

"Kita pernah menganut sistem demokrasi liberal dan terpimpin, kita harus berani katakan model-model itu ternyata menimbulkan masalah. Artinya we should not repeat the same model (kita jangan mengulangi model serupa), yang nyata-nyata berakhir pada krisis politik dan tidak cocok untuk negara kita," tuturnya.

Yudhoyono berpendapat satu saat nanti bukan tak mungkin bakal muncul model baru yang disebutnya "Jakarta Consensus".

Maksudnya, model demokrasi a la Indonesia yang taat hukum dan tetap menjaga stabilitas, dengan perekonomian yang mengintegrasikan ekonomi domestik dan perekonomian dunia. Ekspor digenjot pula, bersamaan dengan peningkatan konsumsi produk dalam negeri."Yang sangat penting, growth (pertumbuhan) tetap harus diikuti equity, keadilan sosial," katanya.

Para hadirin pun mengangguk-angguk, entah mengerti ataukah tak sabar menanti adzan Maghrib berkumandang.

BUNGA MANGGIASIH