Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menjelang Lebaran, laporan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi cenderung menurun. “Apakah ini menunjukan para pejabat sudah memahami soal gratifikasi atau memang belum tinggi kesadarannya,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Selasa (7/9).
Hingga kemarin, kata Johan, hanya ada 203 laporan gratifikasi ke KPK. Dari jumlah itu, dua di antaranya dilaporkan menjelang Lebaran ini, termasuk laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.
Direktur Gratifikasi KPK Muhammad Sigit mengatakan, jumlah laporan tersebut terhitung rendah. Dia memperkirakan jumlah itu bahkan belum mencapai satu persen potensi gratifikasi yang diterima penyelenggara negara. ”Banyak yang masih abai untuk melaporkan gratifikasi yang mereka terima,” kata Sigit. “Padahal ancaman pidananya berat.”
Johan mengatakan, dari lebih Rp 12 miliar harta yang dilaporkan, hanya uang sebesar Rp 1,73 miliar dan barang senilai Rp 43,9 juta yang dinyatakan milik negara. Sebagian besar harta dikembalikan lagi ke penerima.
Rinciannya, uang sebanyak Rp 8,95 miliar, US$ 34 ribu, 468 dolar Singapura, 200 ribu Yen, 250 Ringgit Malaysia, 210 poundsterling, dan 10 ribu Dong Vietnam. Sisanya, barang senilai Rp 836,6 juta.
Menurut Johan, data tersebut diperoleh dari 203 pelapor, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. “Kami mengimbau para penyelenggara negara yang menerima gratifikasi segera melapor supaya bisa diverifikasi,” kata Johan.
ANTON SEPTIAN
Iklan
