Presiden Anggap Gedung DPR Belum Mendesak

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat belum mendesak dilakukan. Alasannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berkali-kali menegaskan, pembangunan gedung-gedung baru bisa ditunda untuk menghemat belanja negara. "Gunakan saja yang sudah ada," katanya mengutip pernyataan Presiden kemarin.

Sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta menuturkan, suara fraksi PAN juga sudah menyatakan hal serupa. Kalau DPR membutuhkan gedung tambahan untuk menambah kapasitas ruang Dewan, menurut dia, sebaiknya dibangun gedung sederhana. "Semacam annex saja, yang sangat sederhana," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie menyebutkan, pembangunan gedung DPR yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp 1,8 triliun itu merupakan keputusan parlemen periode sebelumnya. Dia mengatakan konsultan pembangunan telah dibayar, desain gedung sudah rampung, dan anggaran pun telah disiapkan. Total biaya pembangunan juga dipastikan hanya Rp 1,5 triliun, yang diperinci Rp 1,1 triliun untuk biaya konstruksi, sedangkan sisanya untuk teknologi informasi dan mebel.

Tapi rapat pemimpin DPR dengan Badan Urusan Rumah Tangga, konsultan, dan tim teknis kemarin memutuskan tender proyek pembangunan gedung baru DPR ini ditunda. Salah satunya, kata Marzuki, karena saat ini citra DPR, yang ingin membangun gedung baru, sudah begitu buruk.

Selain itu, rapat pemimpin memutuskan proyek pembangunan gedung dihitung ulang. "Jangan menggambarkan gedung mewah yang mencederai perasaan masyarakat Indonesia. Tapi cukup untuk menampung anggota Dewan seperti yang diinginkan," kata Marzuki.

Meski begitu, ia tetap menilai DPR sangat butuh gedung baru itu. Sebab, gedung yang ada saat ini dinilai tidak mampu lagi menampung tambahan empat tenaga ahli untuk tiap anggota Dewan. Harapannya, kinerja anggota Dewan jadi lebih baik.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan anggaran pembangunan gedung DPR itu ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. "Itu proyek yang multi-years," ujarnya tanpa menyebut tahun anggaran yang dimaksudkan. Kalau proyek pembangunan diputuskan ditunda, menurut dia, tentu dikembalikan ke DPR jadi prioritas atau tidak.

Ketua tim teknis proyek, Mardian Umar, mengaku siap mengkaji ulang proyek. Dalam proyek ini, kata Mardian, tim juga diamanatkan transparan agar ada efisiensi, penghematan, dan keterbukaan. Caranya dengan menggelar lelang terbuka dan menyerap aspirasi masyarakat.

Direktur Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia Sabastian Salang menilai DPR selama ini terus-menerus memperburuk citranya sendiri di mata masyarakat. Mulai biaya pelantikan, dana aspirasi, dana desa, rumah aspirasi, dan terakhir gedung Dewan. Ia juga meminta fraksi-fraksi yang menolak bergabung dan berani menggelar sidang paripurna.

l IQBAL MUHTAROM | AMIRULLAH | MUTIA RESTY