Indonesia-Malaysia Sepakati Standar Prosedur Operasi

TEMPO Interaktif, KUALALUMPUR - Perundingan Indonesia dengan Malaysia di Kinabalu, Sabah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Selain mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan laut, kedua negara sepakat dengan penerapan standar operating procedure dan aturan penyelesaian bagi petugas di lapangan. 

Dua kesepakatan tehnis ini untuk mencegah terulangnya insiden penangkapan tiga petugas DKP oleh Polisi Malaysia, 13 Agustus lalu. Selain kesepakatan tehnis itu, akan digelar pertemuan lanjutan antara dua negara.

Perundingan kemarin diawali dengan pertemuan empat mata antara Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman selama satu jam dari 15.00 hingga pukul 16 waktu setempat. Forum kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama delegasi kedua Negara hingga pukul 17.15 waktu setempat.

Dalam jumpa pers yang digelar pasca pertemuan,baik Marty maupun Anifah menyatakan kepuasannya atas hasil yang dicapai dalam pertemuan tersebut.  Menurut Anifah, dua negara telah menyepakati agar unsur sipil kedua negara yaitu badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla) dari Indonesia dan agensi penguat kuasa maritim Malaysia (APMM) dimasukkan dalam struktur general border committee (GBC) yang sudah ada. Penyempurnaan SOP dan ROE semakin penting mengingat proses perundingan akan memakan waktu yang tidak singkat.

Untuk mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan kedua Negara baik Marty maupun Anifah sepakat lebih mengintensikan lagi kuantitas pertemuan antar keduanya.
"Kedua Menlu RI dan Malaysia akan bertemu lagi di sela-sela sidang umum PBB pada minggu ketiga September 2010. Selain itu telah dijadwalkan perundingan perbatasan tingkat teknis ke-16 dan 17 masing-masing pada tanggal 11-12 Oktober 2010 di Malaysia dan 23-24 November 2010 di Indonesia" kata Marty.

Kedua menlu akan bertemu kembali, kata Marty, pada pertemuan JCBC pada bulan Desember 2010. "Jadi akan ada pertemuan intensif mengenai penyelesaian perbatasan laut, yakni dua kali pertemuan teknis dan dua kali pertemuan Menlu hingga Desember 2010" ujarnya.

Masrur (Kuala Lumpur)