Presiden Berharap Pemindahan Ibu Kota Disepakati Bersama  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap konsep pemindahan ibu kota negara bisa disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena, kata Presiden, pemindahan ibu kota butuh waktu yang cukup lama. "Jika pemerintah dan parlemen setuju, tidak bisa dengan keppres," kata Presiden di Istana Negara, Rabu (8/9).

Presiden mengungkapkan pernah menyatakan sejumlah opsi dalam menghadapi kemacetan di Jakarta agar waktu bisa lebih produktif. Pertama, tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dengan melakukan pembenahan terhadap semua permasalahan yang ada di Jakarta. Kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta namun tetap mempertahankan Jakarta sebagai pusat perdagangan, seperti yang dilakukan Malaysia. Serta ketiga, memindahkan ibu kota seluruhnya, dalam artian pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, seperti yang dilakukan Brasil, Belanda dan Australia.

Presiden menyatakan telah membentuk tim kecil untuk mengkaji membangun ibu kota batu yang dikehendaki rakyat. Kajian tersebut termasuk bagaimana pendanaan pembangunan ibu kota baru yang dananya tidak sepenuhnya dari APBN.

Presiden menilai opsi yang mungkin dipilihnya adalah memindahkan pusat pemerintahan seperti yang terjadi di Malaysia. Ibu kota di Kuala Lumpur namun pusat pemerintahan di Putra Jaya.

"Kalau kita pikirkan, kalau kita bikin pusat pemerintahan yang baru, maka kita pastikan pusat pemerintahan yang baru itu didesain dengan baik. Dari kehidupan yang mandiri dengan demikian layak menjadi ibu kota yang cerminkan indonesia," kata Presiden.

Kalau berjalan, kata Presiden, maka ekonomi lokal pasti bergerak dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. "Maka tim ini sedang bekerja. Pendanaan dari mana, tidak semua dari APBN, bisa dari private sector (swasta), atau public private partnership," katanya.

Pengalaman Malaysia membangun Putra Jaya 12 tahun dengan desain yang baik. Sehingga kalau ambil keputusan hari ini setuju maka 2-3 tahun perencanaan. Kemudian konstruksi ini sampai 5-6 tahun agar fungsi berjalan pindah dan sehingga 10-12 tahun pemerintahan baru bisa berfungsi dengan baik.

Menurut Presiden, ibu kota baru harus dikaitkan dengan heritage Indonesia dan tidak perlu sentral secara geografis semata, tetapi juga connectivity dengan dunia. "Ini perlukan pemikiran yang besar. Tapi kita harus ambil keputusan yang strategis. Untuk atasi masalah di Jakarta ini," katanya.

Presiden mengakui, belum-belum sudah ada yang berkomentar pesimis mengenai pemindahan ibu kota karena belum pas. Untuk itu Presiden meminta semua pihak mendengarkan dulu dari saran-saran dari universitas dan rakyat.

"Saya mendengar mereka. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama, dan jangan kita telat untuk pikirkan masa depan kita. Presiden-presiden berikutnya lagi setelah saya, tapi saya ambil pilihan yang besar ini," katanya.

Presiden mennyatakan Jakarta sudah tidak ideal menjadi ibu kota, pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan perdagangan. Apalagi, Jakarta sudah tidak ideal sebagai ibu kota salah satunya karena rasio pertumbuhan penduduk ibu kota dengan segala infrastruktur pendukungnya sudah tidak memungkinkan.

"Pertumbuhan kendaraan baik roda dua maupun roda empat per tahun mencapai 10 persen-15 persen, sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya sekitar 0.01persen. Sistem drainase dan lainnya juga kurang baik," terangnya.

EKO ARI WIBOWO