Asosiasi Terigu Desak Pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping

TEMPO Interaktif, Jakarta -Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) kembali mendesak pemerintah agar segera memberlakukan bea masuk anti dumping (BMAD) atas impor terigu dari Turki. "Seperti telah dijanjikan oleh Menko Perekonomian bea masuk ini akan dikenakan setelah kunjungan presiden ke Turki," kata Direktur Eksekutif Aptindo Ratna Sari Loppies di Jakarta, Selasa (7/9).

Namun  pemerintah belum juga membuat keputusan tentang penerapan bea masuk tersebut. Ratna mengatakan impor tepung terigu dari Turki sudah mulai dirasakan dampaknya oleh beberapa produsen terigu di daerah. Salah satunya PT. Panganmas mulai mengenakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan mereka.

Asosiasi beberapa kali mendesak pemerintah agar menerapkan bea masuk impor anti dumping tambahan untuk terigu asal Turki. Ratna mengatakan,  impor terigu mencapai 15 persen dari total pangsa pasar nasional. Jumlah ini setara dengan tiga industri terigu dengan nilai investasi masing-masing Rp 1 triliun. Terigu dari Turki yang terbesar yakni dengan komposisi mencapai 60 persen dari total ekspor. Tahun lalu total impor terigu mencapai 500 ribu ton.

Sampai pertengahan Juli  tahun ini impor terigu dari turki sudah mengalami lonjakan sampai 200 persen. Sebenarnya tanpa impor pun kita tidak masalah karena kapasitas terpasang produksi terigu baru 60 persen. Jika kebutuhan nasional setara dengan lima juta ton gandum, maka kemampuan giling pabrik di Indonesia mencapai 10 juta ton.

Kalangan pengusaha menduga, pemerintah tidak segera menerapkan bea masuk anti dumping atas terigu Turki karena penawaran negara tersebut untuk menanamkan investasi di sektor terigu. Menurut Ratna,  hasil dari kunjungan presiden ke Turki, pemerintah Turki menawarkan investasi di sektor terigu yang nilainya jauh lebih kecil dengan total nilai investasi terigu di dalam negeri saat ini.

"Mereka juga berkepentingan agar jangan sampai Indonesia mengenakan bea anti dumping karena ekspor mereka ke sini besar sekali," katanya. Masuknya investasi Turki dikuatirkan justru menghilangkan investasi yang sudah ada. Investor terigu yang sudah beroperasi seperti Australia dan Amerika dikabarkan mempertanyakan perlindungan pemerintah atas investasi mereka jika Turki diizinkan masuk.

KARTIKA CANDRA