Tubagus Hasanudin. TEMPO/Imam Sukamto
Kamis, 09 September 2010 | 15:22 WIB
DPR Merasa Tak Pernah Kurangi Anggaran Pertahanan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanudin mengaku DPR tidak pernah mengurangi sedikit pun anggaran untuk meningkatkan pertahanan negara. Karena itu dia meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memutarbalikan keadaan soal penyediaan anggaran untuk bidang pertahanan, khususnya dalam rangka memenuhi minimum essential forces TNI.
Menurut Tubagus, DPR sudah membuat kesepakatan dengan pemerintah untuk memprioritaskan masalah anggaran pertahanan. Namun dalam pengalokasiannya pemerintah selalu kurang dari yang dibutuhkan. “Untuk pembangunan TNI, sejak 2007 sudah dicanangkan dan diprogramkan, yakni memenuhi anggaran agar sesuai minimum essential forces atau kebutuhan minimal dari pasukan untuk melindungi kedaulatan negara,” katanya saat dihubungi, Kamis (9/9).
Persoalan anggaran, Tubagus menegaskan, DPR tidak akan mengurangi sedikit pun kebutuhan dalam rangka memenuhi minimum essential forces TNI tersebut. Sehingga dia merasa ada sedikit janggal saat Presiden mengatakan dalam pidatonya berharap agar DPR dapat memperbesar anggaran untuk kebutuhan tersebut. “Sebagai contoh, kebutuhan anggaran untuk itu di tahun 2011 sekitar Rp 53 triliun. Tapi yang dipagukan hanya Rp 45 triliun, masih kurang Rp 8 triliun dari kebutuhan. Justru itu yang selalu kita (DPR) perjuangkan, agar sesuai dengan rencana. Jadi jangan diputarbalikan. Presiden sendiri yang mengatakan pagunya Rp 45 triliun dalam pidato 16 Agustus lalu,” kata dia.
Tubagus menambahkan, jika ingin memenuhi anggaran yang dapat memenuhi minimum essential forces TNI, semuanya berpulang pada niat pemerintah itu sendiri. Sebab, kata dia, DPR bukan lah yang menentukan besar anggaran yang dibutuhkan. DPR adalah pihak yang menyetujui besaran anggaran, digunakan untuk apa, alasan penggunaannya, akuntabilitas serta transparansi anggaran. “Kan jumlah awal pemerintah yang tentukan, jangan putar balik dong. Kita kan sudah ada kesepakatan membangun TNI harus signifikan dan kita tidak akan pernah mengurangi. Jadi pemerintah harus konsekuen dong untuk menuju pada minimum essential forces,” tutur dia.
MUTIA RESTY
