Mendagri Tawarkan Pemindahan Pusat Pemerintahan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri  Gamawan Fauzi mengaku setuju atas rencana pemindahan ibukota dari Jakarta. Namun ia mengusulkan, yang dipindah sebaiknya kegiatan pemerintahannya saja. "Lebih banyak orang mengomentari biayanya lebih murah,lebih sederhana," kata Gamawan di Istana Negara.

Ditemui usai pertemuan Presiden dengan pimpinan media, Gamawan menyatakan sejumlah opsi sudah dibahas dalam menghadapi kemacetan di Jakarta.Pertama, tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dengan melakukan pembenahan terhadap semua permasalahan yang ada di Jakarta.

Kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta namun tetap mempertahankan Jakarta sebagai pusat perdagangan, seperti yang dilakukan Malaysia. Serta ketiga, memindahkan ibukota seluruhnya, dalam artian pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, seperti yang dilakukan Brasil, Belanda dan Australia.

Presiden menyatakan telah membentuk tim kecil untuk mengkaji membangun ibu kota baru yang dikehendaki rakyat. Kajian tersebut termasuk bagaimana pendanaan pembangunan ibu kota baru yang dananya tidak sepenuhnya dari APBN. Presiden menilai opsi yang mungkin dipilihnya adalah memindahkan pusat pemerintahan seperti yang terjadi di Malaysia. Ibu kota di Kuala Lumpur namun pusat pemerintahan di Putra Jaya.

Menurut Gamawan, jika ibukota tetap di Jakarta, dengan kota pemerintahan kaya model malaysia itu lebih murah. "Dan historisnya tidak hilang kan," ujarnya. Saat ini, kata dia, Kementerian Dalam Negeri belum terlibat dalam pembahasan. "Masih tim kecil, baru diskusi," ujarnya.

Isu ini, kata Gamawan, memang sengaja dilepar Presiden agar semua elemen mendiskusikan, ada diskursus bangsa ini, perguruan tinggi supaya memberikan reaksi. "Mana yang lebih baik pilihan pilihan itu, beliau membuka ruang untuk diskusi," katanya.

Meski begitu, kata Gamawan, penanggulanan masalah Jakarta dalam jangka pendek tetap dilakukan misalnya dalam mengatasi kemacetan. "Untuk penanggulangan jangka pendek itu diambil, kita rapat keputusannya bagaimana. Itu kan jangka panjang, tapi jangka pendeknya diambil tindakan," ujarnya.

EKO ARI WIBOWO