SKB Pendirian Tempat Ibadah Perlu Direvisi

SKB Pendirian Tempat Ibadah Perlu Direvisi

Jemaat gereja HKBP Pondok Timur Indah, tetap menggelar kebaktian di lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Hamluddin

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pendirian rumah ibadah direvisi. "Salah satu persoalan adalah yang menyangkut SKB 3 menteri yang perlu ditinjau kembali," katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (15/9)


Pramono melihat SKB 3 menteri itu sudah tidak sesuai dengan situasi kerukunan beragama saat ini. "Tantangannya sudah berbeda, kita menjadi negara demokrasi," katanya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kemarin menyatakan Surat Keputusan Bersama Nomor 8 dan 9 tentang pendirian rumah ibadah tak perlu direvisi. Dalam surat tersebut, kata Gamawan, jelas perincian mekanisme pendirian rumah ibadah. "Kelihatan masalahnya bukan soal aturannya tapi pada pelaksanaannya. Mungkin ini belum sepakat, mungkin itu belum setuju," tuturnya.

Tapi, menurut Pramono, kalau di lapangan masih ada perbedaan multitafsir, maka timbul pertanyaan siapa yang paling bertanggung jawab di lapangan. " Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Negara yang bertanggungjawab," tegasnya.

Negara dalam arti pemerintah dan DPR yang harus ikut bertanggungjawab terhadap kerukunan beragama. Dalam kasus hak beribadah, pemerintahan daerah, menurutnya, tak bisa apa-apa. Karena pemilik kepolisian adalah negara dan yang punya kewenangan penindakan adalah negara. "Jangan persoalan ini disimplifikasi jadi persoalan daerah, daerah menjamin warganya iya, tapi negara bertanggung jawab untuk itu," kata Pramono.

Termasuk peran Menteri Agama. Pramono meminta pernyataan Menteri Agama terhadap kasus menyangkut kerukunan umat harus menyejukkan agar dapat mengayomi semua agama. "Lebih baik Menteri Agama memperkuat persoalan agamanya daripada persoalan politiknya," ujarnya.

Selain Surat Keputusan Bersama, Pramono juga menyarankan revisi UU Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 8 Tahun 1985). Alasannya karena beleid tersebut cukup menghambat kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Ditambah lagi, kata dia, pemerintah sepertinya tidak tegas terhadap kasus yang menyangkut Hak Asasi Manusia, termasuk soal beragama."Apa yang dilakukan presiden ,kami menunggu hal yang lebih konkrit," tukasnya.

Presiden, dengan kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus bersikap lebih tegas. Dalam hal ini, kata Pramono, selain mendorong kerukunan beragama di masyarakat, tetapi presiden juga bisa meminta pertanggungjawaban kepolisian terhadap kasus-kasus yang bersifat Suku, Agama, dan Ras.

Dianing Sari

Komentar (20)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Biarkanlah masing-masing meyakini keyakinannya masing-masing. Amal ibadah masing-masing. Sudah barangtentu ada perbedaan, tetapi bukan menjadi inti masalah. Masalahnya adalah hati dan fikiran masing-masing yang masih terbelenggu belum mau menerima perbedaan, dipicu oleh hal lain yang tidak terkait dengan perbedaan keyakinan itu sendiri.
0
0
@ABRAHAM EKO SANTOSA....saya sangat salut sama anda, mas berpikiran lbh maju dan smart. by th way..saya ja ngk tammat SD sangat ngerti dan faham isi UUD45. Na bagi yg brpndkn tapi ngk mau faham apa donk namanya..hehehe
0
0
mau debat sepanjang apapun tak ada gunanya. Yang jelas, kristen selalu kalah pintar, kalah nasib, kalah perang melawan kaum muslim. Mengapa? Hanya kristen satu2nya yang tidak diberkati oleh Bunda Waria. natal sudah menjelang, rok mini dibuka lagi, semakin semangat jualan selangkangan. ya roh kudus semoga laku tuh daging belahnya. Seru-seru.... Tp lebih seru lagi di www.indonesiakristen.freesex.com. Silahkan aja berdebar debar disitu kalo pnya barang...wkkkk Silakan membaca buku \"yesus love\" karangan sam joney...kalian akan mendapatkan banyak info tentang yesus alias yaiyes. bagaimana dia secara nafsu dan horny menjadi tuhan...disembah...disepong anak 6 tahun dsb,,dsb
0
0
ngapain di revisi, dicabut sampai ke akar2nya termasuk tangkap dan bunuh orang2 yg menyusupi aturan tersebut. SK brsma menteri telah membuka kran perpecahan bangsa ini. Keselamatan negara kok diatur dengan secarik kertas.....keputusan bersama lagi. betapa naifnya.
1
0
KALAU KITA MERASA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BAIK, DAN PERNAH DUDUK DI BANGKU SEKOLAH MINIMAL TINGKAT SEKOLAH DASAR, TENTUNYA KITA TAHU MENGENAI UUD 1945, PASAL 29, KALAU TIDAK TAHU, INI COPY NYA: BAB XI AGAMA Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu NAH..., SUDAH PAHAM KHAN? OLEH KARENA ITU, BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MASIH SAJA MENGGANGGU, MERUSAK, BAHKAN MENGANIAYA SESAMA WARGA NEGARA YANG BERLAINAN AGAMA BERARTI: \"BUTA HURUF\" ALIAS TIDAK PERNAH SEKOLAH..! MENGENAI SK 3 MENTERI YANG ADA, MENURUT SAYA HANYA BENTUK KETAKUTAN, KALAU SALAH SATU AGAMA YANG DI AKUI DI INDONESIA, YAKNI AGAMA KRISTEN AKAN MENJADI NOMOR SATU DI INDONESIA, KARENA SEKARANG SUDAH NOMOR 2. JAMAN SUDAH BERUBAH, KEBENARAN DAN KERAJAAN ALLAH AKAN MENGUASAI KEZALIMAN..
Selanjutnya
; $foto_slide_judul =

Musik/Film

; $foto_slide_judul =

Musik/Film

Wajib Baca!
X