Densus 88 berjaga di lokasi penggerebekan teroris di Baki, Sukoharjo, Kamis (13/5). ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengatakan Detasemen Antiteror (Densus 88) harus dievaluasi. Jika kasus Bank CIMB Niaga Medan merupakan kasus perampokan maka tindakan Densus yang menindak kasus tersebut adalah tindakan yang melebihi batas.
"Salah kalau perampokan ditangani Densus. Kalau kasus terorisme itu kewenangan Densus," kata Yani saat ditemui di Komisi III, hari ini (20/8).
Menurut dia, saat ini Densus 88 seperti sudah bertindak melebihi kewenangannya. Karena itulah dia menilai perlu ada evaluasi dari Komisi III terkait kewenangan Densus tersebut. "Densus sudah over, perlu ada pembatasan. Ini tidak sesuai dengan (kewenangan) awalnya," katanya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024
5 hari lalu
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024
Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat
21 hari lalu
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat
Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.
Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum
27 hari lalu
Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum
Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.
KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer
6 Oktober 2021
KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer
Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.
Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan
16 September 2021
Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan
Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.
2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf
27 Juli 2021
2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf
TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.
Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua
5 Juli 2018
Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua
Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.
Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini
8 Juli 2017
Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini
Keduanya menyepakati bentuk pertanggungjawaban Guyum setelah menampar adalah meminta maaf secara tertulis kepada Fery, institusi, dan PT Angkasa Pura.
Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks
8 Juli 2017
Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks
Jumat malam, polisi melepas Guyum setelah menandatangani kesepakatan damai dan bersalaman dengan Fery.
Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara
8 Juli 2017
Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara
Guyun mengaku salah dan meminta maaf atas penamparan yang dilakukannya. "Proses damai berjalan lancar tanpa ada intervensi pihak manapun."