Penusukan Jemaat HKBP Diduga Dipolitisasi

TEMPO Interaktif, Bekasi - Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) menyimpulkan insiden penusukan Asia Lumbantoruan Sihopmbing, pengurus gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah merupakan agenda politik yang dilakukan kelompok tertentu dan tidak ingin umat beragama hidup rukun.

Kesimpulan tersebut adalah hasil investigasi yang dilakukan GPP terkait insiden Ciketing Asem, pada 12 September lalu. "Saya bahkan tahu siapa orangnya, siapa kelompoknya, jadi sayang kalau kita terpancing. Pelaku adalah pemain nasional yang memang sengaja tidak mau masalah di Kota Bekasi beres," kata Damien Dematra, Koordinator Nasional GPP seusai melaporkan hasil investigasinya ke Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, Selasa (21/9).

GPP menyimpulkan motif dari insiden tersebut sangat politis. Tujuannya, agar Perjanjian Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pembangunan rumah ibadah dicabut.

Apabila Perjanjian tersebut dicabut, kata Damien, maka akan terjadi kekacauan. "Kalau terjadi kekacauan maka akan terjadi disintegrasi. Itu agendanya dan sangat berbahaya sekali," katanya.

Damien enggan menyebutkan pelaku yang mendesain konflik insiden tersebut. Namun dia memastikan, hasil investigasi GPP dapat dipertanggungjawabkan. Dia juga menjamin seluruh data yang dimiliki GPP valid, diperoleh berdasarkan fakta dan bukan titipan kelompok tertentu. "Pada awal kami melakukan investigasi kesimpulan ini memang masih analisa, tetapi sekarang sudah confirm," katanya.

Saat ini, Damien melanjutkan, pihaknya sedang berupaya melakukan mediasi. Sore ini, GPP bertemu dengan Ahmad Syafii Ma'arif, yang akan memfasilitasi pertemuan dua pihak yang bertikai di Kota Bekasi.

Menurutnya, masalah HKBP di Kota Bekasi harus segera diselesaikan. Apabila terlalu lama, maka akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain. "Kami minta umat beragama jangan mau dipolitisir," katanya.

Isu SARA, kata Damien, merupakan barang murah dalam komoditas politik. Cukup dengan modal dua liter bensin, maka ketegangan antarumat beragama bisa terjadi.
Bekasi, menurut dia, adalah proyek percontohan. Apabila berhasil, maka ketegangan antarumat beragama menyusul muncul di berbagai kota-kota lain.

GPP segera mengeluarkan rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Polri, Gubernur, Wali Kota Bekasi, FKUB, Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Salah satu isi rekomendasi itu adalah, membuat gereja Eukumene, yang bisa dipakai secara bergantian oleh umat Kristiani. Gereja Eukumene untuk menampung jemaat yang tersebar dalam beberapa sekte dan jumlahnya tidak memenuhi syarat PBM yang mengharuskan pembangunan gereja disetujui minimal 60 warga sekitar dan memiliki 90 anggota jemaat.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bekasi Badruzzaman Busyairi, mengatakan adanya pihak yang mempolitisasi persoalan antarumat beragama di Kota Bekasi telah mereka sampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Agenda besarnya, kata Badruzzaman, setelah Kota Bekasi akan menciptakan ketegangan di Depok, Tangerang, Bogor, kemudian Batam, lalu bebera tempat lain di Indonesia. "Kami sejak awal sudah curiga, kenapa kampung sekecil ini (Ciketing Asem) bisa menjadi sorotan masyarakat nasional bahkan dunia," katanya.

Menurut Badruzzaman, sejak 2004 lalu sudah enam kali terjadi ketegangan antara warga dengan jemaat HKBP di Kota Bekasi. Tetapi selama ini bisa diatasi hanya sampai tingkat kecamatan, berbeda dengan insiden di Ciketing Asem, sengaja dijadikan masalah besar.

HAMLUDDIN