Pembangunan Seribu Rumah PNS di Bengkulu Terancam Gagal
TEMPO Interaktif, Bengkulu - Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu Nahsyah MT mengatakan saat ini rencana pembangunan perumahan untuk para pegawai negeri sipil terancam gagal karena lahan yang tersedia untuk membangun rumah belum ada.
Dengan kondisi tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat bisa mencabut subsidi pembangunan rumah untuk dialihkan ke provinsi lain. Sebab sesuai rencana awal, Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan subsidi untuk kepemilikan seribu rumah. Diperkirakan lahan untuk menampung rumah sebanyak itu seluas 75 ribu meter persegi karena harus juga dibangun sarana umum lain.
"Dalam satu kompleks harus juga dibangun masjid, musala, pasar, ruang terbuka, sekolah hingga tempat rekreasi," kata Nahsyah, Selasa (21/9).
Pada mulanya ada lokasi seluas kurang lebih 75 m2, dengan keadaan permukaan lahan datar, cocok untuk permukiman. Tetapi lokasi tersebut berada di Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dianggap terlalu jauh dari pusat perkantoran, jika dihitung perjalanan menghabiskan waktu 30 menit.
Dia mengatakan, saat ini sudah banyak daerah yang ingin mendapatkan bantuan subsidi kepemilikan seribu rumah tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak juga mendapatkan lahan maka tidak tertutup kemungkinan bantuan tersebut dialihkan kepada daerah lain yang dianggap sudah siap.
Pihaknya menyayangkan jika hal tersebut terjadi karena sebenarnya untuk merealisasikan seribu rumah untuk PNS tersebut tergolong mudah sebab pengesahan anggarannya cukup dari gubernur. "Tidak perlu pengesahan dari pusat dan DPRD cukup mengetahui saja, ada aturan dan mekanisme tersendiri untuk mengurusi perumahan PNS itu."
Apalagi, dia menjelaskan, subsidi untuk kepemilikan rumah tergolong rendah sehingga banyak keuntungan yang diperoleh jika PNS ingin memiliki salah satu rumah ditempat itu. Untuk tipe rumah 21 diperkirakan akan menghabiskan anggaran hingga Rp 25 juta, di mana pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 11 juta dan untuk pelunasan dapat dicicil oleh PNS yang membeli rumah tersebut. Program tersebut mamang langsung berasal dari Menteri Perumahan Rakyat kepada 33 provinsi di Indonesia.
Sementara itu Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi mengatakan PNS di lingkungan Pemkot Bengkulu masih banyak yang membutuhkan rumah bersubsidi tersebut. Terutama bagi mereka yang baru diangkat, kebanyakan belum memiliki rumah.
"Semua juga tahu gaji PNS di Bengkulu kecil, untuk membangun rumah mereka cukup kesulitan malah banyak dari mereka terpaksa menggadaikan SK Pegawai ke Bank untuk membeli rumah. Seandainya program Perumnas PNS dapat direalisasikan maka sangat menguntungkan bagi PNS," jelasnya.
Sementara itu mengenai lahan, pemkot bersedia memfasilitasi pemerintah provinsi. Menurut Kanedi, ada beberapa lokasi yang sesuai kriteria salah satunya di Kecamatan Betungan.
PHESI ESTER JULIKAWATI
