Kasus Yusril Jalan Terus

Kasus Yusril Jalan Terus

Yusril Ihza Mahendra. Tempo/Arnold Simanjuntak

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengatakan penyidikan terhadap bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra tetap bisa dilanjutkan. Sebab, putusan Mahkamah tentang uji materi Undang-Undang Kejaksaan tak berhubungan langsung dengan kasus Yusril di tangan Kejaksaan Agung.

"Penyidikan itu soal lain, tidak ada persoalan legalitas di situ," ujar Mahfud dalam jumpa pers seusai pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi kemarin.

Yusril adalah tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diduga merugikan negara sebesar Rp 417 miliar. Atas penetapan tersangka itu, ia melawan dengan mengajukan uji materi Undang-Undang Kejaksaan, yang mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Saat putusan dibacakan, Yusril, yang mengenakan setelan jas hitam, tampak cemberut. "Saya berterima kasih dan menghargai putusan Mahkamah, meski tidak semua dikabulkan," ujar Yusril setelah sidang.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak berdampak terhadap penyidikan kasus-kasus yang sedang berlangsung. "Itu kan urusan penyidik. Kewenangannya diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)," ujar Hendarman di kantornya.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi bisa berdampak luas. Namun Marwan pun belum bisa memastikan apakah putusan itu otomatis menggagalkan produk hukum yang dihasilkan Kejaksaan di bawah kepemimpinan Hendarman atau tidak.

Menurut Marwan, jabatan Jaksa Agung harus dilihat secara struktural dan fungsional. Secara struktural, kewenangan Jaksa Agung berhubungan langsung dengan masa jabatannya. Posisi struktural Hendarman, kata Marwan, harus dipisahkan dari posisi fungsionalnya sebagai penuntut umum dan penyidik.

BUNGA MANGGIASIH | MAHARDIKA SATRIA HADI | FEBRIYAN

Komentar (1)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Mengapa di negara kita masih saja hukum susah ditegakkan terutama kepada orang-orang yang memiliki nama,apalagi kekuasaan...semoga semboyan hukum tidak memihak siapapun dan menghukum yang salah, segera terwujud.. jangan lagi orang yang salah,mendapat dukungan dan kebakaran jenggot, dan mencari-cari cara menutupi kesalahnya..kasihan rakyat yang telah diambil uangnya dikorupsi dan malah dibiarkan tertekan oleh keadaan. hukum harus ditegakkan bukan hanya kepada rakyat miskin tapi kepada siapa saja yang salah dan melanggarnya termasuk yusril ihza mahendra,bila terbukti dipengadilan (harus dibuktikan jangan sembarang tuduh), biarlah pengadilan yang memutuskan seadil-adilnya jangan lagi diracuni oleh info-info lain untuk menutup-nutupi masalah.semoga hukum semakin dihargai di indonesia ini, bukan diputarbalikan untuk menguntungkan salah satu pihak.
Wajib Baca!
X