TEMPO Interaktif, Balikpapan-PT Pertamina Unit Pemasaran VI Balikpapan memprediksi krisis bahan bakar minyak (BBM) jenis premium maupun solar terjadi di seluruh kota/kabupaten di Kalimantan pada November dan Desember mendatang. Suplay pasokan BBM Kalimantan sudah nyaris melampaui ambang kuota jadi ketentuan pemerintah.
“Artinya antara 1 hingga 2 bulan tanpa ada pasokan BBM,” kata Asisten Manager Realationship Pertamina Upms Balikpapan, Bambang Irianto, Kamis (23/9).
Bambang mengatakan sisa kuota premium di Kalimantan Timur sebanyak 131.666 kiloliter dengan rata rata konsumsi setiap bulannya 444.188 kiloliter . INi berarti kuota premium Kalimantan Timur akan habis pada November mendatang dan Desember pasokannya sudah tidak ada. Kuota premium Kaltim 468.013 kiloliter.
Adapun kuota solar untuk Kalimantan Timur, lanjut Bambang, hanya tersisa 32.643 kiloliter dari total kuota sebanyak 171.984 kiloliter dengan rata rata konsumsi per bulannya 17.959 kiloliter. Dengan asumsi ini sisa pasokan solar Kalimantan Timur dipastikan sudah habis pada Oktober ini. “Bulan November dan Desember tidak ada solar,”jelasnya.
Bambang melanjutkan, kuota premium untuk Kalimantan Selatan masih tersisa 103.368 dari total 369.103 kiloliter dengan konsumsi per bulannya rata rata 34.010 kiloliter. Sisa kuota premium Kalimantan Selatan diprediksi akan habis pada November mendatang.
Sisa kuota solar Kalimantan Selatan sebanyak 29.645 kiloliter dari total kuota sebanyak 167.890 kiloliter dengan rata rata tingkat konsumsi per bulannya 18.680 kiloliter. Pasokan solar Kalimantan Selatan diprediksi sudah mulai menipis pada pertengahan Oktober mendatang.
Bambang menyatakan permasalahan minimnya kuota BBM bukan hanya terjadi di Kalimantan namun juga di seluruh provinsi lain seluruh Indonesia. Masing masing provinsi juga sudah meminta tambahan pasokan kuota untuk mengantisipasi kelangkaan BBM.
Untuk mengatasi krisis BBM subsidi tersebut, menurut Bambang, akan ada langkah penghematan pasokan disesuaikan dengan sisa kuota BBM yang masih ada, sosialisasi penggunaan BBM non subsidi, dan permintaan tambahan kuota.
Alhasil, akan terjadi kelangkaan BBM di seluruh stasiun pengisian BBM umum (SPBU) Kalimantan.“Karena ini pasti terjadi, pasokannya tetap namun jumlah kendaraan bermotor meningkat terus setiap tahunnya,” paparnya.
Pertamina, kata Bambang, tidak mempunyai kewenangan menambah pasokan BBM bersubsidi ke masing masing kota/kabupaten di Kalimantan. Kewenangan penambahan pasokan kuota BBM subsidi dimiliki pemerintah dengan persetujuan DPR.
SG WIBISONO
