Mengatasi Kemiskinan, Keuletan Sebagai Jaminan
TEMPO Interaktif, SUMENEP - Sebuah rumah di RT 01 RW 02 Dusun Banjeru, Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tampak bersih. Rumah milik keluarga Hanafi, 64 tahun itu sebenarnya sederhana. Hanya separuh bagian depan dari rumah berukuran 4 X 8 meter yang berdinding tembok. Lantainya hanya berupa plesteran semen.
Kondisi rumah tersebut sangat berbeda dengan setahun sebelumnya. Saat itu rumah ayah dua anak dan satu cucu hanya berdinding gedek, beratap alang-alang. Kondisinya tak jauh berbeda dengan kandang sapi tetangganya. Namun Hanafi saat itu merasa sangat nyaman mendiami rumahnya.
"Sejak dulu saya dan keluarga merasa nyaman," tuturnya ketika menerima rombongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengunjungi rumahnya untuk melihat pelaksanaan Program Gerakkan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Sabtu (25/9).
Makna nyaman bagi kakek yang berprofesi sebagai buruh tani itu adalah ketika dia dan keluarganya tidak pernah merepotkan orang lain. Itu sebabnya ketika tiga tahun lalu Desa Gapura Tengah menjadi sasaran program Gardu Taskin, Hanafi tegas menolak uluran bantuan pemerintah. "Saya tidak miskin karena masih bisa makan. Rumah saya masih bisa untuk tidur," ujarnya, saat itu.
Hanafi akhirnya menyerah setelah para tetangganya mendukungnya untuk mendapatkan kucuran dana Rp 2 juta, dan memaksa membedah ’kandangnya’. "Meski malu, tapi mau," ucap Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Gapura Tengah Lutfi Haji, 31 tahun berseloroh.
Mayoritas warga Desa Gapura Tengah, seperti warga di kawasan lainnya di Sumenep merasa malu ketika medapatkan bantuan. Namun mereka dengan keuletannya akan berjibaku agar cepat lepas dari rasa malu tersebut.
Salamah, 46 tahun, tetangga Hanafi juga sempat menolak diberikan bantuan permodalan untuk membesarkan warung rujak miliknya. Selain malu menyandang status sebagai pengutang, Salamah khawatir tak mampu mengembalikan uang pinjaman sesuai jadwal.
Namun kini kehidupannya berubah lebih baik. Dengan modal Rp 200 ribu yang diterimanya, Salmah tidak hanya berjualan rujak. Berbagai jenis minuman botol dan kemasan kaleng sudah bisa didapatkan di warungnya yang sederhana.
Camat Gapura Ahmawi menuturkan warganya memang enggan mendapatkan bantuan orang lain, termasuk dari pemerintah. "Meski miskin mereka menolak dibantu," paparnya.
Tabiat warganya tersebut, justeru bagi Ahmawi merupakan kekuatan. Apalagi mayoritas warganya dikenal pekerja keras karena ditempa oleh alam. Atas dasar itu pula Ahmawi terus ’merayu’ warganya agar mau menerima bantuan dengan pola pendekatan khusus. "Mereka punya ego, kalau dibantu pasti akan terpancing untuk bekerja lebih keras karena tidak ingin terus dibebani pinjaman yang dianggapnya hutang.”
Hasilnya ternyata tidak mengecewakan. Penerapan program Gardu Taskin dan PNPM Mandiri di Kecamatan Gapura pada tahun 2009 merupakan yang terbaik ke-dua secara nasional.
Menurut Ahmawi, sejak tahun 2007 kecamatannya telah mendapatkan bantuan dana program Gardu Taskin senilai Rp 99,225 juta. Dengan dana tersebut telah berhasil direhabilitasi dua gedung Madrasah Ibtidaiyah dengan biaya Rp 9 Juta, untuk perbaikan 11 rumah warga Rp 27 juta, pinjaman modal usaha kepada sejumlah warga Rp 50 juta, serta bantuan modal sektor riil, seperti untuk membeli sapi atau kambing Rp 11 juta.
Penerapan di Kecamatan Talango yang berjarak 20 menit perjalanan dengan perahu dari Pelabuhan Kalianget, Sumenep tak kalah bagus. Tidak satu pun warga yang menunggak pinjamannya. Prestasi itu mengantarkan kecamatan itu selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2009 dan 2010 sebagai kecamatan terbaik dalam menerapkan program Gardu Taskin maupun PNPM Mandiri.
Meksi manajemennya dikelola di kantor UPK yang sederhana, namun padat denga berbagai kegiatan pelatihan usaha. Ini yang membedakannya dengan UPK Gardu Taskin dan PNPM Mandiri di berbagai desa lainnya di Indonesia –yang lebih diramaikan oleh para peminjam modal.
Ketua UPK Talango Rosydi menuturkan kepada TEMPO, pihaknya sudah mendapatkan dana Gardu Taskin sejak tahun 2001 hingga tahun 2004 dengan nilai per tahun Rp 750 juta. Dana ini terus bertambah. Dan, sejak adanya PNPM Mandiri sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 mendapatkan suntikan modal, masing-masing Rp 1,250 miliar, Rp 1,750 miliar, Rp 3 miliar, dan Rp 2 miliar pada tahun 2010.
"Setelah kami kelola melalui berbagai program, saat ini total dana kami sudah kembali Rp 20,250 miliar," kata Rosydi bangga. Peningkatan keuangan UPK, menurut dia, karena tidak ada satupun kelompok masyarakat peminjam yang menunggak.
Sistem kelompok membuat peminjam harus bertanggung jawab kepada kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok beranggotakan enam orang. Setiap orang bisa meminjam dana setelah mendapat persetujuan kelompoknya.
Kecamatan Talango memiliki penduduk 40.542 jiwa atau 13.642 kepala keluarga (KK). Sebanyak 62 persen, yakni 8.457 KK masuk kategori Rumah Tangga Miskin. Maka dana Gardu Taskin dan PNPM Mandiri diprioritaskan untuk bantuan modal usaha. Kepada mereka yang mendapatkan modal usaha diberikan pelatihan manajemen. Hasilnya, kini telah berdiri ratusan pembuat makanan khas Talango, ’Kerupuk Ikan Belida’. Tidak ada lagi warga yang menganggur.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jawa Timur Totok Suwarno mengatakan, penyebab kemiskinan tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Itu sebabnya, pola penanganannya pun tidak sama.
Bagi keluarga miskin tapi masih cukup kuat untuk bekerja, pemerintah memberikan bantuan modal maupun bantuan secara riil, seperti sapi atau kambing. "Bagi mereka yang sudah sangat miskin dan berumur tua, cash transfer yang bisa kami lakukan," urai Totok, Senin (27/9).
Berdasarkan data Bapemas, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menjadi miskin. Di antaranya 22,3 persen akibat kesalahan kebijakan makro pemerintah, 19,4 persen karena guncangan psikhologis, seperti kematian keluarganya, sakit, ataupun bencana alam.
Pada urutan berikutnya, 11,6 persen karena masalah keluarga atau pola pengeluaran yang tidak diatur, kemudian 7,4 persen karena PHK. Selebihnya akibat faktor lainnya, seperti faktor sosial, faktor demografi, dan lainnya.
Adapun faktor penentu yang bisa membuat orang keluar dari kemiskinan di antaranya adalah 60,1 persen karena inisiatif individu, terutama di bidang non pertanian, 17,4 persen inisiatif individu di bidang pertanian, dan hanya 3,4 persen karena faktor peran pemerintah. "Jadi, peran pemerintah sesungguhnya sangat kecil. Itu sebabnya pemerintah lebih bersifat memberikan stimulus, di antaranya melalui progran Gardu Taskin dan PNPM Mandiri.” ROHMAN TAUFIQ.
