Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Temui Wapres, MUI Minta Regulasi Produk Halal diperkuat

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah memperkuat regulasi produk halal dalam bentuk undang-undang. MUI berharap penguatan aturan ini bisa memelihara dan menjaga umat Islam untuk tidak mengkonsumsi produk-produk yang tidak halal. "Kami memohon kepada pemerintah untuk segera membuat regulasi undang-undang tentang produk halal," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab yang didampingi Slamet Effendy Yusuf dan Amrullah Amat yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia usai bertemu Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Rabu (6/10).

Umar menuturkan, Majelis Ulama menekankan pentingnya memperkuat regulasi halal karena saat ini pihaknya melihat akhlak generasi muda terganggu oleh produk-produk yang tidak halal. Apalagi minum-minuman keras yang banyak dijual menyebabkan perilaku buruk bagi generasi muda. "Karena minuman keras itulah kadang-kadang pemuda pemudi kita melakukan kegiatan tawuran, melakukan kegiatan mudah marah sehingga banyak membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat," katanya.

Menurut Umar, desakan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab MUI sebagai wadah yang membuat sertifikasi halal dan menyampaikan apa saja makan, juga perbuatan, yang halal. "Kami menyampaikan bahwa kondisi umat Islam, kondisi masyarakat Indonesia khususnya para pemuda muda mudi yang mengarah pada nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai moral yang negatif," katanya.

Menurut Umar, Wapres Boediono menyambut baik permintaan penguatan regulasi halal itu. Wapres juga bersedia untuk bersama-sama MUI menanggulangi kemungkinan masuknya dan terproduksinya makanan-makanan yang tidak halal yang membawa kerusakan bagi moral umat.

Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat mengakui bahwa Wapres mendukung rencana penguatan regulasi tentang produk halal itu. Namun, kata Yopie, Wapres menekankan jangan sampai regulasi itu membebani konsumen yang harus membayar produk lebih mahal. "Kan konsumen umat Islam juga. Kalau produk halal jadi lebih mahal karena regulasi, ini pengaruhnya ke daya beli. Wapres menekankan sekali dan menitipkan satu poin itu," katanya. 

EKO ARI WIBOWO
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

15 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berpose selfie saat menjadi tuan rumah resepsi perayaan Idul Fitri di Gedung Putih di Washington, AS, 2 Mei 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 3 April 2024 diawali oleh sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

15 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

17 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.


YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

37 hari lalu

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah


Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

37 hari lalu

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.


Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

41 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat membuka acara Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry di Jakarta, Selasa, 28 November 2023/Foto: Doc. MenKopUKM
Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.


Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

30 Januari 2024

Pembukaan Haraku Ramen di Gandaria City, Jakarta Selatan, sekaligus penyerahan sertifikasi halal dadi LPPOM MUI, Selasa 30 Januari 2024. TEMPO/Yunia Pratiwi
Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

Haraku Ramen hadir sebagai ramen halal dengan cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia


Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

27 Januari 2024

Flip'NFry berhasil meraih sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama/Flip'NFry
Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Konsumen Indonesia sangat memahami dan sadar akan makanan yang mereka konsumsi. Sertifikat halal semakin sering ditanyakan


MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

19 Januari 2024

Gedung MUI. Dok.MUI
MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

MUI menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman.


Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

30 Desember 2023

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham/Tempo-Mitra Tarigan
Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

Ada beberapa alasan para pengusaha masih ogah mengurus sertifikat halal bagi produk mereka. Apa saja?