Boediono Setuju Ibu Kota Pindah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono berpendapat, ada baiknya ibu kota dipindahkan dari Jakarta. Sebab, kota megapolitan ini dinilai tak lagi cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan.

"Saya bukan ahlinya di bidang ini, tapi saya punya perasaan opsi pindah ini riil untuk dipertimbangkan," ujarnya saat bersilaturahmi ke Majalah Tempo, Jumat (8/10).

Jika Jakarta benar-benar bisa dirancang ulang dan dirombak, kata dia, boleh jadi pusat pemerintahan tak perlu dipindah.

Ibukota dipindah atau tidak, Boediono menilai tetap saja Jakarta harus menjalankan 17 program pemerintah untuk mengatasi kemacetannya. "Ini opsi jangka pendek. Kalau 17 ini tidak dilakukan, tahun 2014 akan macet berkali-kali lipat," katanya.

Solusi jangka menengah untuk Jakarta, lanjut dia,  adalah dengan membangun Mass Rapid Transportasion (MRT). "Harus selesai dalam beberapa tahun, kalau tidak akan macet luar biasa," ujarnya.

Menurut dia,  Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta telah sepakat bersama-sama mengatasi macet.

Soal banjir, pemerintah pusat pun telah dan akan selalu urun peran. "Banjir Kanal Timur itu proyek pusat, normalisasi beberapa jalur sungai lewat pinjaman dari Bank Dunia. Kita akan tetap ikut dalam penataan kembali bantaran sungai dan sebagainya," ucap Boediono.

BUNGA MANGGIASIH