Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP Gayus Lumbuun menyatakan, pihaknya akan menanyakan pada calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Timur Pradopo, komitmennya pada penyelesaian kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir.
“Kasus apa yang kami anggap tepat untuk ditanyakan, seperti kasus Munir, akan kami tanyakan ke Pak Timur. Karena di tangan beliaulah kasus yang selama ini terendapkan, bisa diselesaikan,” kata Gayus saat dihubungi, Ahad (10/10).
Gayus melihat, sampai saat ini kasus Munir memang tampak terabaikan. Ia juga menilai, aparat penegak hukum belum maksimal dalam menguak kasus ini. “Pollycarpus juga masih dilihat bukan satu-satunya aktor di balik meninggalnya Munir. Karena itulah secara pribadi saya akan membawa kasus ini (dalam fit and proper test).”
Ia kemudian menyodorkan Pasal 9 UU Polri, yang menyebut seorang Kapolri berkewajiban menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian. “Karena itulah kebijakan penanganan kasus-kasus yang ‘tertinggal’, seperti kasus Munir, menjadi beban beliau nantinya,” ujarnya.
Selain mempertanyakan komitmen Kapolri pada penanganan kasus Munir, Gayus mengatakan, pihaknya akan bertanya pada Timur, alasan Presiden memilih mantan Kapolda Metro Jaya tersebut sebagai calon Kapolri.
“Berdasar ketentuan UU Polri No.2 tahun 2002 Pasal 11 huruf 2, Presiden mengajukan alasan dalam memilih Polri. Selain itu, banyak masalah yang berkembang di masyarakat terkait pencalonan Pak Timur menjadi Kapolri,” kata Gayus.
Sebelumnya, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak parlemen menanyakan komitmen calon Kepala Kepolisian RI Timur Pradopo tentang penuntasan kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Sebab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri telah berjanji mengusut kasus tersebut, namun sejauh ini Kapolri Bambang Hendarso Danuri belum menuntaskannya.
Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin, setali tiga uang dengan Gayus dalam menanggapi desakan KASUM. Menurut Aziz, kasus Munir memang harus menjadi prioritas Kapolri baru untuk diselesaikan.
"Itu nanti bisa jadi salah satu agenda saya saat fit and proper test. Sebagai anggota, saya punya hak untuk menanyakan itu. Karena menurut saya, itu termasuk salah satu kasus yang harus segera ditangani oleh Kapolri baru," kata Aziz.
Isma Savitri
Iklan
