Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah bakal segera membentuk unit baru lagi. Kali ini, tim yang ditargetkan terbentuk dalam waktu sebulan tersebut akan ditugaskan mempercepat pembangunan di Papua.
"Dengan berbagai kenyataan yang ada, diperlukan langkah dan terobosan untuk Papua sebagai wilayah di timur yang luasnya empat kali Pulau Jawa," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dalam jumpa pers di Istana Wakil Presiden, Selasa (12/10).
Agung menyampaikan ini usai rapat terbatas tentang Papua yang dipimpin Wakil Presiden Boediono dan diikuti antara lain oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.
Menurut dia, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan di Papua. Misalnya, indeks pembangunan manusia, sektor kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan perluasan lapangan kerja. Namun, pembentukan unit baru itu ditegaskannya tak dimaksudkan untuk memperumit birokrasi. "Unit khusus ini bukan untuk menambah panjang borokrasi, tapi men-speed up proses, termasuk akuntabilitasnya dan hasil-hasil yang dicapai," tuturnya.
Unit tersebut adalah tindak lanjut dua peraturan tentang Papua, yakni Undang-undang nomor 21 tahun 2001 dan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2007. Unit ini akan berada di bawah koordinasi Wakil Presiden dan tiga Menteri Koordinator.
Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menambahkan, selama ini percepatan pembangunan di Papua dianggap masih kurang optimal. "Salah satu kelemahan pokok adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah," ucapnya.
Maka, pemerintah berniat membuat tim baru tersebut untuk mensinkronkan dan mensinergikan program pembangunan pusat, daerah, serta kementerian-kementerian yang terkait. Unit ini akan dibentuk dengan model Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dulu ditugaskan menangani pemulihan Aceh dan Nias pasca tsunami. "Tentu tidak sama persis seperti BRR, tapi ini (unit) dalam rangka percepatan," katanya.
BUNGA MANGGIASIH
Iklan
