Tasikmalaya Tunggak Pengobatan Warga Miskin Rp 2 Miliar  

TEMPO Interaktif, Tasikmalaya - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga kini masih memiliki tunggakan pembayaran pengobatan warga miskin hingga Rp 2 miliar lebih kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya. Jumlahnya yang terus meningkat dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan warga miskin.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya Wasisto dalam keterangannya Kamis (14/10) mengatakan setiap bulan diperkirakan sekitar 300-400 warga miskin melakukan rujukan ke pihak rumah sakit. Jumlahnya cenderung bertambah seiring banyaknya warga miskin yang berobat.

Kebutuhan rumah sakit paling besar dialokasikan untuk pengadaan obat-obatan serta alat kesehatan yang dipergunakan pasien. Selanjutnya diikuti pengadaan konsumsi yang dibutuhkan pasien yang jumlahnya cukup tinggi. “Dua hal itu yang paling banyak dibutuhkan,”ujarnya.

Untuk menutupi tingginya kebutuhan warga miskin tersebut, lembaganya terpaksa melakukan upaya lobi ke beberapa rekanan yang selama ini menyipkan kebutuhan rumah sakit tersebut. Harapannya agar para rekanan bisa menerima pembayaran setelah pencairan dana dari kas daerah.

“Tunggakan memang masih belum dibayar semuanya,”ujar Wasisto. “Sebenaranya kita malu sama rekanan, akhirnya kita berupaya untuk melobi mereka agar mau dibayar belakangan.”

Hingga kini, dari sekitar Rp 4 miliar tunggakan yang dimiliki Pemerintah Tasikmalaya, baru sekitar Rp 1,1 miliar yang dibayarkan pada September lalu, sedangkan sisanya sekitar Rp 2-2.5 miliar akan dialokasikan dari anggaran perubahan yang kini tengah digodok Dewan. “Mereka berjanji akan mengganggarkannya di anggaran perubahan,” ujarnya.

Namun, di tengah sulitnya keuangan rumah sakit untuk melayani warga miskin, lembaganya berjanji untuk tetap memberikan pelayanan prima bagi mereka. Menurutnya, apapun keadaannya warga miskin tetap menjadi prioritas utama.

“Sudah risiko, apapun keadaanya kita tetap terima mereka,” ujarnya. “Kita jelas bingung, diterima bagaimana, ditolak apalagi, nanti ditanyain.”

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum saat dikonfirmasi mengatakan hingga kini lembaganya belum bisa menjanjikan adanya anggaran dana yang ditujukan untuk pembayaran tunggakan warga miskin tersebut. “Kita belum bisa menjanjikan,” ujarnya.

Uu belum bisa menjanjikan kapan anggaran tersebut bisa dibayarkan. Pasalnya hingga kini panitia anggaran di dewan masih disibukkan oleh pembahasan kebijakan umum anggaran mengenai plafon anggaran sementara yang akan diajukan dalam perubahan anggaran 2010.

“Kapan-kapannya saya kurang tahu,”ujarnya. “Saya akan perjuangkan hal itu agar dianggarkan, sehingga pelayanan rumah sakit tidak terhambat.”

JAYADI SUPRIADIN