Masyarakat yang terkena persoalan hukum, kata Akil, jika diperlakukan tidak sesuai undang-undang, atau terkena tafsir penyidik, akhirnya memilih untuk mengadukan nasibnya ke mahkamah. “Nanti Mahkamah Konstitusi yang akan kasih tafsir konstitusional terhadap perlakuan atau perbuatan itu,” imbuhnya.
Akil menepis anggapan yang menyatakan bahwa produk hukum di Tanah Air banyak yang inkonstitusional. “Itu subyektif juga menurut saya.” Sebagai bukti anggapan tersebut kurang tepat, lanjutnya, mahkamah selama ini hanya mengabulkan sedikit dari undang-undang yang diujikan. “Itu kan ukuran riilnya,” ujarnya.
Menurut Akil, jika suatu undang-undang yang dijadikan dasar untuk mengadili di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya sedang diuji di mahkamah, maka pemberlakuan undang-undang tersebut harus ditunda dulu sampai ada putusan mahkamah. “Itu kalau dijadikan dasar untuk mengadili, cuma sampai itu saja. Kalau di luar itu boleh saja sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan kan,” terang dia.
MAHARDIKA SATRIA HADI
