Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Petani Boyolali Beralih ke Pertanian Organik  

image-gnews
TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO Interaktif, Boyolali -Sekitar 2.000 petani yang tergabung dalam 78 kelompok tani di Boyolali saat ini mulai mengembangkan pertanian padi organik. Selain menaikkan pendapatan petani, sistem pertanian organik dinilai mampu memberikan perlindungan konsumen.

Pertanian padi organik itu baru dikembangkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Sambi. "Luas lahannya baru 800 hektar," kata Kepala Dinas pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Boyolali, Juwaris, Selasa (19/10).

Sebenarnya, luas lahan tersebut merupakan sebagian kecil dari keseluruhan luas lahan sawah di daerah penghasil susu tersebut. Saat ini, luas lahan sawah di Boyolali mencapai 42 ribu hektar.

Meski belum begitu luas, penanaman padi organik di dua kecamatan tersebut dinilai cukup berhasil. "Kami baru merintis selama tiga tahun," kata Juwaris. Sebab, perlu penataan kawasan secara komperehensif sebelum menanam tanaman organik. Salah satunya, air irigasi yang digunakan juga harus terbebas dari kontaminasi bahan kimia dan pestisida.

Menurut Juwaris, kondisi geografis Boyolali yang banyak memiliki mata air sangat mendukung penanaman padi organik. Selain itu, banyak peternak sapi perah yang mampu memasok ketersediaan pupuk kandang bagi para petani. "Biaya pertanian organik lebih efisien hingga 40 persen dibanding tanaman konvensional," kata Juwaris. Sebab, petani tidak perlu lagi menggunakan pestisida kimia untuk menyemprot tanaman padi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia berharap, penanaman padi organik tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani di wilayahnya. Selain biaya produksi lebih murah, harga beras organik justru lebih mahal disbanding padi biasa. "Bisa selisih hingga 20 persen," kata Juwaris. Selain itu, keuntungan bisa menjadi lebih besar jika kelompok tani melakukan diversifikasi usaha dengan beternak sapi perah, sebab ketersediaan pupuk kandang bisa dicukupi secara mandiri.

Dia mengakui, perintisan pengembangan pertanian organik tersebut dibantu oleh beberapa lembaga nonpemerintahan, salah satunya VECO Indonesia yang merupakan lembaga dari Belgia. Selain membantu pengembangan pertanian, lanjut Juwaris, lembaga tersebut juga membantu pemasaran hasil panenan dari para petani.

Penanggung Jawab Program Pertanian Organik Boyolali dari VECO Indonesia, Susmadi menyatakan jika pengembangan pertanian organik tersebut merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. "Selama ini makanan yang dikonsumsi masyarakat sangat tidak sehat lantaran tercemar pestisida," kata Susmadi. Karena itu, sejak enam tahun lalu pihaknya melakukan pendampingan kepada petani untuk mengembangkan sistem pertanian organik.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir ini Boyolali mulai surplus beras hingga 60 ribu ton tiap tahun. "Mereka harus mulai memikirkan cara pemasaran," kata Susmadi. Pertanian organik dinilai menjadi salah satu solusi, sebab permintaan terhadap beras organik terus meningkat.

AHMAD RAFIQ 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

7 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

19 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

21 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

22 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

30 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

33 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

43 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

54 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

17 Februari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

15 Februari 2024

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.