Amerika Gagal Menyelidiki Kasus-kasus Pelecehan Irak

TEMPO Interaktif, Washington - Amerika Serikat mengetahui, tapi gagal menyelidiki kasus-kasus pelecehan tahanan oleh polisi dan tentara Irak, menurut laporan tentang rilis sekitar 400 ribu file rahasia Amerika oleh website WikiLeaks, Jumat.

Amnesty International mengutuk hal-hal dalam dokumen itu dan mempertanyakan apakah pemerintah AS telah melanggar hukum internasional dengan menyerahkan tahanan kepada pasukan Irak yang dikenal melakukan pelanggaran "pada skala yang benar-benar mengejutkan."

File perang Irak itu juga menyentuh tema lain, termasuk kekhawatiran AS terhadap pelatihan Iran dan dukungan bagi milisi Irak. Dokumen itu juga menawarkan rincian baru pada kematian warga sipil dalam konflik Irak.

Bagi WikiLeaks, situs pengungkap data yang memiliki agenda anti-perang, dokumen itu adalah penyebaran besar kedua dokumen rahasia militer AS sejak Juli, ketika menerbitkan lebih dari 70 ribu file pada perang Afganistan.

Dua insiden itu merupakan pelanggaran keamanan terbesar dari jenis tersebut dalam sejarah militer AS, dan telah mendapat teguran tajam dari Pentagon.

"Kami menyayangkan WikiLeaks karena mendorong individu untuk melanggar hukum, membocorkan dokumen-dokumen rahasia dan kemudian berbagi informasi rahasia itu dengan dunia," kata Geoff Morrell, sekretaris pers Pentagon.

Pentagon mengatakan bahwa bahaya nyata dari penyebaran dokumen rahasia itu adalah para militan akan menjadikan kaki tangan Irak sebagai target serangan atau mendapatkan keuntungan dari file tentang operasi AS.

Meskipun konflik Irak telah memudar dari debat publik AS dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran dokumen itu mengancam untuk menghidupkan kembali kenangan terhadap beberapa masa yang paling penuh ujian dalam perang itu, termasuk skandal pelecehan tahanan Abu Ghraib.

WikiLeaks memberikan beberapa media akses terlebih dahulu ke database besar itu, dan surat kabar Inggris Guardian dan televisi Al Jazeera mengatakan dokumen menunjukkan pasukan AS secara efektif menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi Irak.

REUTERS | EZ