Aisiyah dan Muslimat Bojonegoro Dilibatkan Berantas Buta Huruf

TEMPO Interaktif, BOJONEGORO - Dinas Pendidikan Bojonegoro melibatkan Aisiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, dan Muslimat, organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, dalam pemberantasan buta huruf di daerah itu.

Hal itu dikemukakan Kepala Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan Bidang Pendidikan Formal dan Informal Dinas Pendidikan Bojonegoro Sunandar berkaitan dengan upaya menekan angka buta huruf yang saat ini sedang dilakukan instansinya. “Mengatasi masalah buta huruf tidak bisa hanya dilakukan pemerintah,” katanya kepada TEMPO, Rabu (27/10).

Dalam tahun 2010 ini, jumlah warga yang buta huruf
mencapai 37.687 orang. Di antaranya masih berusia produktif antara 16-44 tahun sebanyak 6.725 orang. Selebihnya berusia 44 hingga 65 tahun 16.301 orang, dan usia 65 tahun ke atas 16.301 orang.

Jumlah warga yang buta huruf, terbanyak terdapat di di Kecamatan Tambakrejo sebanyak 2.445 orang, Kecamatan Malo sebanyak 533 orang, Kecamatan Kedungadem 516 orang, dan Kecamatan Dander sebanyak 486 orang.

Sebagian besar warga yang buta huruf, kata Sunandar, karena faktor ekonomi sehingga tidak bisa mengenyam pendidikan formal di sekolah.

Menurut Sunandar, jumlah warga buta huruf tahun tahun 2010 memang menurun dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 43.687 orang. Namun penurunan tersebut masih harus ditekan. Dinas Pendidikan Bojonegoro mentargetkan bisa mengurangi lagi jumlah warga buta huruf sehingga pada tahun 2011 mendatang angkanya bisa di bawah 30.000 orang.

Selain organisasi Aisiyah dan Muslimat, juga akan dilibatkan majelis ta’lim, kader PKK, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Untuk pemberantasan buta huruf disediakan dana Rp 285 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang diperuntukkan bagi 1.200 orang, dan Rp 1,2 miliar dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk 4.900 orang, serta APBN dari pemerintah pusat Rp 900 juta untuk 2.500 orang.

Program pemberantasan buta huruf difokuskan di daerah pedesaan. Sasarannya, sebagian besar Ibu-ibu rumah tangga, dengan membentuk Kelompok Belajar. Mereka diajarkan Calisatung (Membaca, Menulis dan menghitung).

Selain di kelompok belajar, mereka belajar bersama ibu-ibu PKK, pondok pesantren dan sekolah informal lainnya yang dilakukan pada sore hari.

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro yang menangani bidang pendidikan, Anas Suharyono mengatakan, akan memperjuangkan biaya pendidikan, termasuk pemberantasan buta huruf terus ditambah. SUJATMIKO.