Penerimaan CPNS di Kota Bekasi Dikhawatirkan Jadi Ajang Titipan


TEMPO Interaktif, Bekasi--Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Dadang Hidayat, mengaku khawatir jika penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dibuka akan banyak pendaftar titipan.

Dia melihat indikasi itu, setelah Dewan Kota Bekasi memaksakan pembukaan CPNS pada November ini. "Bisa saja jadi ajang titipan," kata Dadang kepada wartawan saat di temui di Kantor Wali Kota Bekasi, jalan Achmad Yani, Kota Bekasi, hari ini.

Pihaknya, Dadang melanjutnya, sebenarnya telah menolak formasi CPNS yang ditawarkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), dua bulan lalu. Kota Bekasi bersama Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar, sepakat tidak membuka CPNS. "Lima wilayah kota/kabupaten di Jawa Barat menolak membuka penerimaan CPNS," kata Dadang.


Salah satu alasannya, jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekai sudah berlebihan. Saat ini, ada sekitar 3.600 lebih pegawai tersebar di beberapa satuan kerja perangkat dinas (SKPD).


Namun Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, bereaksi keras. Mereka menggelar rapat pleno dengan menghadirkan BKD, dan mendesak supaya pelaksanan CPNS dibuka. Jumlah formasinya 203 orang, terdiri dari 91 guru, 61 tenaga medis atau kesehatan, dan 51 tenaga teknis.


Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Arianto Hendrata, membantah pihaknya memaksakan pembukaan CPNS supaya pejabat memiliki peluang menitipkan anggota keluarganya. "Jangan khawatir berlebihan, tinggal kita buat mekanisme penerimaan CPNS yang transparan," kata Ariyanto. "Kami juga tidak ingin CPNS ini jadi ajang perebutan para pejabat,".


Menurut Arianto, Dewan mendorong penerimaan CPNS dibuka setelah BKD berniat mengalihkan formasi CPNS untuk tenaga kerja kontrak (TKK) dan pegawai magang.


Penerimaaan TKK atau pegawai magang, kata Arianto, berbeda payung hukumnya dengan penerimaan CPNS yang diselenggarakan secara terbuka. Penerimaan CPNS, akan menghasilkan tenaga berkualitas.
Seperti tenaga medis atau kesehatan, tidak mungkin diambil dari TKK atau pegawai magang yang bukan bidangnya. "Atas alasan itu, kami mendesak BKD tetap membuka CPNS tahun ini," katanya.


Dewan, Arianto melanjutkan, hanya menginginkan pemerimaan pegawai di Kota Bekasi sesaui dengan mekanisme yang berlaku. TKK dan pegawai magang, menurut dia, sudah tidak lagi diperbolehkan tetapi tahun lalu, pemerintah daerah merekrut 3.000 lebih TKK dan pegawai magang. "Kami ingin birokrat menyadari mekanisme penerimaan pegawai yang benar, sehingga bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

HAMLUDDIN 

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan