Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Diwarnai Unjuk Rasa

TEMPO Interaktif, SIDOARJO - Acara pelantikan bupati dan wakil bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Illahah dan MG Hadi Sutjipto di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Senin (1/11), diwarnai aksi unjuk rasa.

Puluhan orang dari Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) dan Persatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia berusaha mendekati lokasi pelantikan, namun dihadang polisi. Mereka hanya bisa berorasi di jalan. "Bersihkan pemerintahan dari para koruptor," kata koordinator PUSAKA Fatihul Faizun.

Pengunjuk rasa menuntut agar kasus dugaan korupsi dana kas daerah Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 2,2 miliar segera diusut tuntas. Seluruh pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terlibat diadili dan diganjar hukuman yang setimpal. Tidak boleh ada sikap tebang pilih dalam menjerat pejabat yang ikut terlibat.

Mereka meminta bupati dan wakil bupati yang baru dilantik agar cermat dan dalam menetapkan pejabat pada suatu jabatan untuk pemerintahan selama lima tahun mendatang.

Mereka juga menuntut agar masalah sosial yang disebabkan lumpur Lapindo segera diselesaikan. Sebab masih banyak korban yang belum memiliki rumah yang layak. Apalagi semburan gas metana terus memancar di dekat pemukiman warga. Selain mudah terbakar gas metana juga mengganggu kesehatan dan pernafasan warga.

Persoalan layanan kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian para pengunjuk rasa. Mereka menuntut agar wajib belajar 12 tahun hingga Sekolah Menengah Atas segera direalisasikan, termasuk menjamin pendidikan gratis bagi keluarga miskin. Selain pendidikan gratis, harus ada jaminan bagi keluarga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta bupati dan wakil bupati mendengarkan aspirasi rakyat serta menemui para pengunjuk rasa yang akan menyampaikan aspirasinya. "Unjuk rasa terjadi karena arus komunikasi tersumbat," tuturnya disela-sela pelantikan. EKO WIDIANTO.