Akibat kelangkaan tersebut aktivitas perekonomian warga mengelami kelesuan. Perahu pengangkut barang tidak bisa dioperasikan, dan para nelayan pun tidak melaut.
Bahkan, kata Arifin, yang lebih parah lagi, meskipun harganya mencapai Rp 10 ribu per liter, namun bensin, solar, maupun minyak tanah, kerap kosong.
Camat Pulau Masalembu Mansyur membenarkan kelangkaan bahan bakar tersebut. Dia mengatakan kelangkaan disebabkan pasokan bensin, solar dan minyak tanah dari Pertamina kepada para agen tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
"Dalam satu atau dua mendatang akan ada pasokan 125 drum BBM untuk mengatasi kelangkaan," ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep Suprayogi mengatakan, kelangkaan BBM tidak hanya terjadi di Masalembu, tapi terjadi di wilayah kepulauan lainnya di Sumenep, seperti di Pulau Kangean, Raas, dan Pulau Sapeken.
Untuk mengatasi kelangkaan, Bupati Sumenep tanggal 29 Oktober lalu mencabut larangan warga atau perusahaan non agen untuk memasok dan berjualan BBM. "Syaratnya BBM hanya dipasok untuk warga kepulauan. Untuk wilayah daratan tidak boleh," ucapnya.
Suprayogi juga mengatakan, meski larangan dicabut, tidak berarti seluruh warga atau perusahaan boleh memasok dan berjualan BBM. Yang diperbolehkan hanya warga yang memiliki KTP dan mengantongi surat izin yang ditanda tangani anggota Muspika, yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil setempat. "Mudahan bisa mengatasi kelangkaan karena pasokan tidak lagi didominasi agen," katanya. MUSTHOFA BISRI.
